- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, meminta DPR untuk tidak tebang pilih dalam mengaudit mitra kerjanya. Hal itu harus pula menjadi sikap Komisi III DPR yang membidangi hukum.
“Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan kontrol, DPR harus mengontrol semua mitra kerjanya, tidak tebang pilih,” kata Hidayat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 28 September 2012.
Sikap Komisi III DPR yang memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk , Kamis 27 September 2012, pun diharap PKS tidak menjadi kontroversi lanjutan setelah revisi UU KPK yang diajukan Komisi III mengalami penolakan dari banyak pihak.
Terkait permintaan audit KPK oleh Komisi III, Hidayat mengatakan “Padahal predikat opini KPK telah dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.” Untuk itu ia meminta Komisi III untuk juga menyoroti audit BPK terhadap mitra-mitra kerja mereka lainnya seperti Polri dan Kejaksaan.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan Komisi III harus menjelaskan permintaan audit KPK itu secara spesifik karena ada tugas-tugas KPK yang memang tak boleh diintervensi pihak lain. “Harus jelas dulu audit apa, apakah audit pengelolaan keuangan atau kinerja pelaksanaan tugas pokok,” kata Hasan.
Sementara itu Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menjelaskan, pihaknya , tapi juga seluruh mitra komisinya. “Bukan cuma KPK, yang lain juga sama,” kata dia.
Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara anggaran dan kinerja lembaga. “Apakah anggaran itu pas atau harus ditambah,” imbuh politisi Demokrat itu. (umi)
Tabrak dan Hendak Rampas Mobil, 6 Debt Collector Sadis Ditangkap Polres Labusel
Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel), berhasil menangkap 6 debt colector sadis, yang hendak mengambil mobil korban dengan cara ditabrak.
