- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Satya W Yudha menilai koordinasi kebijakan pengelolaan subsidi energi di tingkat Kementerian Ekonomi belum kuat. Hal inilah yang menyebabkan kuota subsidi energi selalu jebol.
Satya mengatakan, saat ini egoisme sektoral masih kuat, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan subsidi energi. "Tidak ada ketegasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai patokan kementerian terkait," kata Satya ketika berbincang dengan VIVAnews di Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.
"Saya berharap subsidi energi dimasukkan dalam fokus koordinasi Kemenko, khususnya terkait pembiayaan."
Ego sektoral tersebut seperti kebijakan perindustrian terkait pertumbuhan kendaraan di Indonesia yang selalu ditingkatkan tiap tahun. Kemudian di keuangan, pengenaan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor. Lalu, minimnya koordinasi pengamanan distribusi BBM bersubsidi dengan otoritas keamanan yang bertanggung jawab.
"Jadi semua jalan sendiri-sendiri, tanpa ada kebijakan terpusat pada satu koordinasi," katanya.
Penguatan koordinasi kebijakan ini sangat penting, mengingat alokasi subsidi energi setiap tahun terus bertambah, bahkan pada tahun depan telah menyedot 24 persen dari anggaran pemerintah. "Kami (Banggar) sepakat hal ini harus menjadi fokus koordinasi Kemenko. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Energi, tapi wewenangnya tidak kuat."
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah memiliki kebijakan tegas terkait subsidi energi.
Inti dari kebijakan energi itu adalah melakukan restrukturisasi pemberian subsidi energi yang diberikan pemerintah. Artinya pemberiannya harus tepat sasaran. "Yang perlu misalnya transportasi umum yang penggunanya masyarakat kecil," katanya.
Meski demikian, dirinya mengakui pengelolaan subsidi memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat guna mewujudkan subsidi tepat sasaran. "Idealnya kan subsidi langsung, tapi kan butuh waktu," katanya. (eh)
Syuting Tak Berizin, Artis dan Kru Variety Show Pick Me Trip In Bali Diperiksa Imigrasi Ngurah Rai
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap 31 WNA asal Korea Selatan dan 1 WNI dalam pembuatan film reality show' Pick Me Trip in Bali'.
