- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Pemerintah kembali mewacanakan bagi kendaraan pribadi. Maklum saja, versi pemerintah, kendaraan inilah yang meyerap sebagian besar subsidi hingga ratusan triliun rupiah.
Menko perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan bahwa BBM bersubsidi 70 persennya justru digunakan oleh . Padahal seharusnya BBM subsidi diberikan untuk orang-orang miskin.
Ekonom Dradjad Wibowo memiliki hitung-hitungan berapa banyak subsidi yang tidak tepat sasaran ini. Jika klaim 70 persen itu benar, artinya pada 2011 kaum menengah atas "membajak" Rp115,6 triliun dari realisasi subsidi BBM yang sebesar Rp165,2 triliun. "Ini setara dengan 42 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011," katanya kepada VIVAnews, Kamis 25 Oktober 2012.
Angka ini jauh lebih besar pada tahun ini. Sebab, subsidi BBM tahun ini mencapai Rp219 triliun untuk anggaran kuota 44,04 juta kiloliter. Meningkat dari anggaran APBN-P 2012 yang hanya 40 juta kl.
Kalau benar seperti itu, menurut Dradjad, seharusnya pemerintah mencabut saja subsidi BBM dari kaum menengah atas. Jangan kaum miskin ikut dibabat juga.
"Saya yakin kita semua sepakat jika kaum menengah dan atas tidak berhak menikmati subsidi," katanya. "Saya juga yakin semua sepakat bahwa APBN dan perekonomian perlu diamankan dari gejolak harga minyak dunia."
Memang, subsidi energi masih Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun ini saja, anggaran subsidi energi mencapai Rp305 triliun, hampir seperempat dari anggaran belanja pemerintah. Angka ini juga melonjak bila dibandingkan dengan APBN-P yang hanya dianggarkan Rp225 triliun --termasuk dana cadangan risiko energi Rp23 triliun.
Karena beban yang berat ini, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana mulai mengatur konsumsi Premium, BBM bersubsidi terbesar, untuk kendaraan pribadi terhitung Juli 2013.
Wakili Indonesia di OECD, Menko Airlangga Bahas Tiga Isu Penting Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mewakili Indonesia berbicara dalam pertemuan Tingkat Menteri Anggota OECD di Paris, Prancis.
