VIVAnews - Polemik kasus pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbuntut panjang. Sebab, sejumlah anggota DPR merasa tidak terima atas laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Atas polemik itu, Ketua Umum Federasi Pekerja BUMN Abdul Latif Algaff menyatakan pemerasan terhadap BUMN memang kerap terjadi. Terutama, usai Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Senayan.
"Dalam konteks apapun, kami melihat itu fakta. Bahwa memang ada pemerasan dan modusnya macam-macam. Tidak bisa dilihat bukti konkretnya," jelasnya di acara Polemik Sindo Radio di Jakarta, Sabtu 10 November 2012
Tak hanya itu, Abdul Latif mengatakan juga kerap terjadi proses tawar menawar, antara BUMN dan DPR. "Karena direksi BUMN itu jabatan politik," ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai laporan Dahlan Iskan sumir karena tidak disertai bukti otentik. "Laporan itu penuh unsur spekulasi dan sensasi. Makanya itu rentan jadi fitnah dan muatan politiknya besar," kata dia di acara yang sama.
Menurut Hendrawan, laporan Dahlan tidak kuat karena beberapa orang yang dilaporkan melakukan pemerasan tidak sesuai kapasitasnya. "Contoh, Sdr. LM dari Partai Demokrat, ini adalah tipe orang yang tidak berani bicara kalau di komisi. Hampir tidak pernah bicara. Logikanya, kalau orang memeras itu kan punya daya tawar kuat," tegasnya.
Kendati demikian, Hendrawan menilai niat Dahlan untuk bersih-bersih di tubuh Kementerian BUMN sejalan dengan program kerja Komisi VI DPR. "Dari segi niat itu sejalan dengan tugas kami, salah satunya untuk melakukan evaluasi GCG (good corporate governance)," ujarnya.
Dukung Presidential Club Ala Prabowo, Zulhas: Ide Bagus, Kepentingan Merah Putih
Usulan Presidential Club ala Prabowo menuai pro dan kontra.
