Percepat Infrastruktur, RI Belajar ke Korsel

VIVAnews - Pemerintah Indonesia akan menimba ilmu dari Korea Selatan terkait pelaksanaan percepatan pembangunan proyek infrastruktur. Gaya pembangunan dan kebijakan Korea akan diserap dan apabila memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

Deputi Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono mengatakan Indonesia belajar terutama dari sisi aspek proyek yang diselenggarakan pemerintah dan swasta.

"Presiden Korea Selatan akan datang ke Indonesia hari ini di mana kita akan melakukan tukar informasi tentang pengembangan metode-metode untuk proyek Publick Private Partnership (PPP)," ujar Bambang kepada VIVAnews, Kamis 5 Maret 2009 malam.

Dia mengatakan model-model PPP di Korea Selatan sejak 10 tahun lalu terlaksana dengan baik. Dalam menerapkan PPP, Korea Selatan memberlakukan penjaminan, pengurangan pajak dan lain-lain.

"Kita baru mau mencobanya dengan membentuk Infrastructur Fund dan Guarantee Fund, jadi kita masih harus belajar banyak," ujarnya. Pemerintah dalam hal ini ingin menutup kesenjangan infrastruktur d imana sejak krisis 1997-1998 telah membuat porsi investasi infrastruktur di Indonesia sangat rendah dibanding PDB.

Sebelumnya, dalam seminar outlook dan strategi infrastruktur 2009 di Hotel Borobudur, Principle Infrastructur Specialist ADB, Bob Finlayson mengatakan, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendukung keberhasilan proyek.

Di Australia misalnya, pemerintah negara bagian secara eksplisit menjamin kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Di India, negara bagian Kartantaka juga secara eksplisit menjamin kredit yang dikeluarkan Karnataka State Financial Corporation. Pemerintah Korea juga menjamin kredit yang diberikan ke perusahaan milik pemerintah (Korea Highway Authority dan Small Business Administration).

Mardiono Apresiasi Moncernya Perolehan Kursi PPP di DPRD Jabar: Naik 100 Persen
Praktisi CSR, ESG, dan Sustainability di Indonesia, Rio Zakarias

Praktisi Tegaskan Karyawan Harus Jadi Prioritas Utama Penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Karyawan harus menjadi prioritas utama penerima manfaat sebelum aktivitas tersebut dialihkan kepada pihak eksternal seperti masyarakat atau konsumen.

img_title
VIVA.co.id
1 Mei 2024