Dahlan Cium Gejala Tak Sehat di Kementerian Pertanian

- Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, berpesan kepada seluruh instansi BUMN di bidang pangan agar tidak terpaku pada proyek Kementerian Pertanian. Imbauan Dahlan ini terkait dengan praktik kartel pangan yang terjadi dan ramai dibicarakan akhir-akhir ini.

"Saya minta BUMN pangan tidak bergantung pada tender-tender Kementan," kata Dahlan di Lapangan Ikada, Monas, Jakarta, Minggu 10 Februari 2013.

Setahun lalu dia juga pernah berpesan yang sama kepada BUMN pangan karena saat itu sudah mencium praktik yang tidak sehat dari tender-tender kementerian tersebut, misalnya proyek pengadaan pupuk. "Di bidang pupuk, saat itu saya mencium gejala-gejala yang tidak baik," kata dia.

Sayangnya, dia tidak menyebutkan secara pasti gejala yang tidak baik yang dia katakan itu. Isu adanya praktik kartel pangan yang mengendalikan harga beberapa komoditas pangan utama Indonesia, seperti beras, daging sapi, kedelai, dan gula, memang marak dibicarakan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri memperkirakan ada potensi keuntungan Rp11,3 triliun yang didapat kartel pangan dari total impor pangan Indonesia 2013 yang mencapai Rp90 triliun. Peluang impor yang terbuka luas dianggap bisa menguntungkan kartel.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog Kadin, Natsir Mansyur, menghitung peluang keuntungan yang didapatkan importir adalah 15-30 persen.

Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Ina Primiana, juga mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang membatasi jumlah importir bahan pangan yang hanya dilakukan pada beberapa pengusaha.