Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews -
Suasana politik di internal Partai Demokrat semakin panas begitu dokumen yang disebut Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari Komisi Pemberantasan Korupsi mencuat ke media. Dalam sprindik itu, Ketua Umum Anas Urbaningrum disebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Anas saat ditanya usai menandatangani Pakta Integritas di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis 14 Februari 2013, tidak banyak memberikan komentar. Dia lebih banyak diam dan tersenyum. "Apanya yang mau dikomentari?" kata Anas.
Wartawan kemudian menjelaskan bahwa Presiden SBY saja sudah memberikan komentar. Sebagai orang yang terkait, apakah Anas tetap tidak mau memberikan jawaban? "Oh gitu ya," ujar Anas.
"Kan sudah dijelaskan KPK, yang kedua sudah ditanggapi Ketua Majelis Tinggi. Ya sudah lebih dari cukup kan?" lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja meyakini draf sprindik yang beredar itu asli. "Kalau dokumen asli, tapi masalahnya di luar," kata Adnan Pandu Pradja di gedung KPK, Jakarta, Rabu 13 Februari 2013.
Adnan menuturkan, surat yang saat itu ditandatanganinya adalah surat administrasi sebelum sprindik diterbitkan. Biasanya, kata dia, surat itu terdiri dari 2 salinan.
Salinan pertama, surat hanya ditandatangani ketua KPK. Sementara salinan surat kedua ada stempel dan semua pimpinan ikut tanda tangan, juga Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan.
Baca Juga :
SYL Suka Belanja Baju di Mal Bareng Keluarga, Uangnya Reimburse Hasil Palak Pejabat Kementan
Baca Juga :
Terungkap Alasan Teuku Ryan Sering Tolak Ajakan Hubungan Badan Ria Ricis, Pusing Mikir Cicilan
Anas Belum Tersangka
Jumat pagi, Adnan langsung mencoret tandatangannya pada fotokopi surat kedua, karena ternyata gelar perkara belum dilakukan. "Sampai saat ini Anas belum jadi tersangka," ujar Adnan.
Meski begitu, Adnan tidak menampik adanya pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Bahkan Adnan menyatakan, untuk kasus gratifikasi mobil Toyota Harrier, Anas sudah memenuhi unsur pidana korupsi. "Tapi nilainya di bawah Rp1 miliar, mungkin levelnya bukan KPK," katanya. (umi)
Halaman Selanjutnya
Anas Belum Tersangka
