Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dari semua pihak demi mewujudkan pembangunan yang merata.
"Uang kita tidak cukup untuk secara serentak membangun infrastruktur di seluruh Indonesia," ujar Presiden SBY saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-IX dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (Perhiptani) ke-X di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu 20 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Uang kita tidak cukup untuk secara serentak membangun infrastruktur di seluruh Indonesia," ujar Presiden SBY saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-IX dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (Perhiptani) ke-X di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu 20 Februari 2013.
SBY menambahkan, meskipun pendapatan negara bertambah karena ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global tetap baik, pemerintah masih memiliki masalah yang kompleks dan hingga saat ini belum menemukan solusi yang jitu.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah subsidi yang diberikan pemerintah sangat besar. "Ingat, ada masalah dengan APBN, bahkan APBD kita. Sekarang APBN kita di atas Rp1.600 triliun, tahun 2004 baru Rp400 triliun, berarti naik 400 persen. Anggaran tersebut sayangnya untuk subsidi besar sekali, untuk belanja pegawai juga besar, belanja rutin pun besar sekali," kata SBY.
Guna pemerataan pembangunan, SBY menyampaikan dua poin jitu yang dapat dilakukan para bupati.
Pertama
, melakukan penghematan belanja-belanja lainnya, khususnya belanja rutin pegawai yang hingga saat ini sangat membebani anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
Kedua
, mengundang sektor swasta berperan aktif ikut membiayai pembangunan, baik swasta asing maupun nasional. Namun, SBY menekankan agar kebijakan pemerintah kabupaten tidak mempersulit pihak swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan infastruktur di daerahnya.
"Nah, untuk mengundang
private sector
, tolong kebijakan regulasinya, pemberian izinnya, jangan diperlambat atau dipersusah. Yang penting, tidak korup dan tidak ada penyimpangan, sehingga dapat dilakukan dengan cepat," kata SBY. (art)
Halaman Selanjutnya
SBY menambahkan, meskipun pendapatan negara bertambah karena ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi global tetap baik, pemerintah masih memiliki masalah yang kompleks dan hingga saat ini belum menemukan solusi yang jitu.
