Belum Bahas APBN-P, Pemerintah Kaji Skenario Pembengkakan Subsidi
- ANTARA/Reno Esnir
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Permintaan itu dimaksudkan agar pemerintah memiliki lebih banyak waktu untuk mematangkan perencanaan tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Rofiyanto Kurniawan, mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji segala kemungkinan yang bisa terjadi tahun ini dan pengaruhnya terhadap ketahanan fiskal.
"Kami masih melihat-melihat lagi. Proyeksi pendapatan dan subsidinya bagaimana. Masih dipelajari lah. Artinya, belum ada keputusan," ujar Rofiyanto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 26 Februari 2013.
Realisasi subsidi yang diberikan pemerintah merupakan fokus perhatian saat ini, khususnya terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Rofiyanto, pemerintah memperkirakan dan menyiapkan skenario antisipasi terhadap pembengkakan subsidi BBM tahun ini. Kondisi ini akan dijadikan pertimbangan penting dalam pembahasan APBN-P. "Pembengkakan subsidi sudah kami hitung," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat internal Presiden dengan DPR di Kantor Presiden kemarin, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta pembahasan APBN-P 2013 dipercepat. Upaya itu dipandang perlu guna mengantisipasi pelanggaran yang potensial terjadi, misalnya pelaksanaan program yang tidak terealisasi sesuai target.
"Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan APBN-P 2013 lebih cepat lebih baik," kata Marzuki di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 25 Februari 2013. (art)