Komisi III DPR: Ke Eropa Tak Hanya Bahas Santet dan Kumpul Kebo

Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan, tujuan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa tak hanya membahas pasal santet dan

saja. Tapi, keseluruhan Rancangan Kitab Undang-undang HUkum Pidana (KUHP).

"Pasal yang akan dibahas ada 700 pasal lebih dalam RUU KHUP itu. Santet dan

hanya beberapa pasal saja," katanya di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2013.

Pasal-pasal di Rancangan KUHP tersebut, menurut Achmad, mencakup pidana pencucian uang, pelecehan, korupsi, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang membahas permasalahan santet hanya Pasal 293 dan masalah

di pasal 485.

Pasal

sendiri, nantinya akan berdasarkan pada delik aduan. Artinya, kegiatan tersebut harus dilaporkan oleh salah satu pihak keluarga ataupun pihak masyarakat sekitar.

Pasal ini, menurutnya berbeda dengan pasal perzinahan dan juga pemerkosaan dimana keinginan hanya ada di salah satu pihak. Sedangkan untuk

menurutnya kedua belah pihak sama-sama setuju.

"Nanti akan ada pendalaman supaya polisi tidak bingung, apakah yang dihukum adalah pihak laki-laki, perempuan, atau keduanya," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum Andi Hamzah, mengatakan Rancangan KUHP yang ada saat ini sudah didiskusikan sejak ia menjadi anggota perumus RUU tersebut pada tahun 1990-an. "Dan kita juga berdebat mengenai

ini," ujarnya.

Jadi, menurutnya, jika masyarakat atau keluarga tidak mempermasalahkannya undang-undang tersebut tidak akan menjadi masalah.