Perlu, Badan Khusus Pengawas Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta

Pendanaan Infrastruktur
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pemerintah dinilai perlu membenahi proyek yang menggunakan skema pembiayaan kerjasama swasta dan pemerintah atau
Public Private Partnership
(PPP) yang terlantar.


Managing Director
PT Nusantara Infrastruktur Tbk, Bernadus Djonoputo, Kamis 16 Mei 2013, menyarankan pemerintah agar membuat badan yang mengurusi masalah kerjasama proyek dengan swasta ini.


"Badan tersebut nantinya akan mengurusi permasalah persiapan proyek, pembuatan
feasibility study,
hingga
finishing
," ujar Bernadus di Jakarta.


Menurut Bernadus, sejauh ini proyek dengan skema PPP penerapannya amat buruk. Studi kelayakan yang diberikan pemerintah pun kerap tidak bisa langsung diterapkan.


Hal ini, Bernadus melanjutkan, menyebabkan para peserta tender terpaksa mengerjakan sendiri detail proyek yang diberikan oleh kementerian. Pada akhirnya, membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengerjaan studi kelayakan.

Surya Paloh Blak-blakan Ungkap Alasan Tak Hadiri Acara Pembubaran Timnas Amin

Di negara maju, Bernadus menambahkan, ada badan khusus yang mengurusi berbagai proyek yang menggunakan skema PPP ini. Badan itu akan memastikan jangka waktu proyek dari mulai masa penawaran, tender, hingga pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Masih Dimusyawarahkan, Putusan Sidang Cerai Ria Ricis-Teuku Ryan Ditentukan Besok


Timnas Indonesia U-23 Lampaui Target, Bung Towel Bukan Cuma Apresiasi Shin Tae-yong
Menurut Bernadus, badan khusus yang mengurus PPP ini membuat kualitas tender akan meningkat. Sehingga bisa dilakukan tender proyek secara internasional.

Skema PPP merupakan salah satu solusi dari sulitnya pembangunan infrastruktur oleh pihak pemerintah.


"Jika pemerintah serius membentuk badan ini maka akan banyak kemajuan yang bisa dinikmati indonesia dari kerjasama ini," kata Bernadus. (eh)



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya