VIVAnews - Departemen Keuangan mencatat penyerapan anggaran sampai 6 Maret 2009, belum mencapai 20 persen anggaran. Beberapa sektor seperti belanja modal dan belanja barang penyerapan hanya 5 persen.
Demikian dikatakan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo ketika ditemui di Departemen Keuangan, Selasa, 16 Maret 2009.
Herry mengatakan, penyerapan anggaran belanja modal baru mencapai 5 persen dari total alokasi Rp 93,8 triliun. Untuk anggaran belanja barang pada periode yang sama juga baru 5 persen dari alokasi Rp 77,6 triliun.
"Akumulasi penyerapan Januari sampai Februari ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya," kata Herry. Perbedaan juga tidak terlihat dibanding dengan kondisi penyerapan dua atau tiga tahun belakangan.
"Secara nominal memang lebih besar, karena pagunya lebih besar," katanya. Namun, jika dilihat persentase besarnya tidak jauh berbeda.
Penyerapan terbesar untuk anggaran rutin yakni gaji pegawai sebesar 16 persen dari alokasi Rp 143,5 triliun. Pengeluaran rutin lain adalah pembayaran beban utang sebesar 16 persen dari anggaran Rp 101,6 triliun, subsidi energi sudah dibelanjakan 7 persen dari total alokasi Rp 103,5 triliun dan untuk subsidi nonenergi belum terpakai sama sekali dari pagi Rp 63,1 triliun.
"Siklus ini alami karena dua sampai tiga tahun lalu, penyerapannya tidak mencapai 20 persen," ujarnya.
Untuk penerimaan perpajakan, kata Herry baru terealisasi 12,5 persen dari target Rp 725,8 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi 15 persen dari target Rp 258,9 triliun.
Transfer kedaerah sudah dilakukan 15 dari alokasi Rp320,6 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sudah ditransfer 25 persen dari alokasi Rp186,4 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) 6 persen dari Rp 24,8 triliun, dan untuk setoran Dana Bagi Hasil (DBH) baru 1 persen dari alokasi Rp 85,7 triliun.
Dari pos pembiayaan, kata Herry, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sudah 96 persen dari target Rp 54,6 triliun. Anggaran juga telah dikeluarkan untuk pendanaan proyek, sebesar 12 prsen dari alokasi Rp 25,7 triliun.
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Cara Cek dan Reaktivasi NIK KTP DKI Jakarta yang Dinonaktifkan Secara Online Lewat Smartphone
Gadget
14 menit lalu
Sejak April 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tengah melakukan penataan NIK warga DKI Jakarta.
Anies Baswedan tegaskan pesan perubahan terus digaungkan dengan menyusun untuk Indonesia tetap bisa dilaksanakan meski dirinya telah kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Halal Bihalal dan Musda IKA SKMA Jatim, Pj Gubernur Adhy Tegaskan Komitmen Soal Hutan
Jatim
24 menit lalu
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Halal Bihalal dan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA).
Jelang pertandingan Indonesia vs Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024, antusias dan euforia masyarakat semakin tidak dapat dibendung.
Nobar menjadi salah satu cara
Selengkapnya
Isu Terkini