VIVAnews - Partai Demokrat membantah adanya penggunaan fasilitas negara saat kampanye terbuka dengan juru kampanye nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ketua dewan pembina. Dalam kampanye itu, Demokrat juga membantah melibatkan anak-anak.
"Itu tidak ada. Pengamanan kepresidenan itu melekat pada Pak SBY, yang juga ketua dewan pembina Partai Demokrat," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Yahya Scawirya, usai mengklarifikasi di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2009.
Menurut Yahya, pengamanan kepresidenan itu tidak bisa dikatakan sebagai pemanfaatan fasilitas negara. Selain itu, Yahya juga menekankan tidak ada penggunaan kendaraan dinas oleh pengurus lainnya.
Apakah ada anggota DPRD DKI yang menggunakan mobil dinas? "Saya tidak tahu, nanti kami periksa lagi," ujar Yahya yang terlihat bergegas meninggalkan lokasi.
Yahya juga mengatakan, Demokrat tidak pernah melibatkan anak-anak selama kampanya. Demokrat sudah mengingatkan kepada semua kader dan simpatisan untuk tidak membawa anak-anak selama kampanye. "Kalau pada prakteknya mereka datang sendiri itu bagaimana," ujar dia.
Kampanye terbuka yang dihadiri Yudhoyono di Senayan pada Jumat (20/3) lalu. Sebagai kepala negara, pengamanan menjelang kedatangan Yudhoyono memang terlihat ketat. Kampanye pun dipenuhi massa hingga setengah lapangan utama sepak bola Gelora Bung Karno.
Pada Senin (16/3) lalu, Menteri Negara Sekretaris Negara, Hatta Rajasa menegaskan, selama masa kampanye Presiden dan Wakil Presiden boleh menggunakan fasilitas negara. Fasilitas yang dapat digunakan itu adalah Pasukan Pengamanan Presiden, tim dokter Istana, dan protokoler. "Selain dari ketiga fasilitas itu, kepala negara menggunakan biaya sendiri," kata Hatta Radjasa.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini, menambahkan, kendati Presiden dan Wakil Presiden dibolehkan menggunakan tiga fasilitas negara itu, hal itu bukan berarti semua rombongan Kepala Negara ikut diijinkan ikut serta memanfaatkannya. "Untuk rombongan, mereka tidak boleh gunakan fasilitas negara itu," kata Hidayat
Badan Pengawas Pemilu meminta klarifikasi tiga partai politik terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran kampanye. Selain Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, dilaporkan karena adanya dugaan kampanye di luar jadwal. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa diminta mengklarifikasi dugaan penggunaan spanduk dan poster yang mencela partai lain.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Tsuchikage, pemimpin tertinggi desa Iwagakure, terdiri dari Ishikawa, Muu, Onoki, dan Kurotsuchi, masing-masing menonjolkan kebijaksanaan dan pengalaman dalam sejarah des
KAGAMA BEKSAN JABODETABEK: Tampilkan Tiga Tarian Nusantara di Acara Peringatan Hari Tari se-Dunia
Wisata
11 menit lalu
Kagama Beksan Jabodetabek (KBJ) terus berkarya menebar inspirasi untuk melestarikan budaya asli Nusantara. Pada Senin, KBJ tampil di acara peringatan Hari Tari se-Dunia
Penurunan harga menarik Samsung Galaxy Z Flip 5 hingga Rp1 Juta. Dapatkan spesifikasi lengkap dan fitur terbaru HP layar lipat ini. Cek sekarang!
Seorang pria bernama Ansori, warga Desa Bayurejo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) tega membacok Satnoto yang merupakan tetangganya sendiri, Mi
Selengkapnya
Isu Terkini