Sumber :
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) telah menyerahkan hasil audit tahap II atas proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Hambalang, Bogor, ke Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 23 Agustus 2013.
Penyerahan audit BPK itu dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo kepada Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
"Kami menyerahkan, audit Hambalang tahap II. Perlu kami sampaikan bahwa bukan terlambat, bukan diperlambat, tetapi pengembangan pemeriksaan sampai kemarin pagi masih ada yang dimintai keterangan dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi," kata Hadi di Gedung DPR.
Kata dia, BPK melakukan audit dengan beberapa cara, yaitu, melakukan penelitian dokumen, wawancara dan konfirmasi untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten. "Dalam pemeriksaan tahap II ini, ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan wewenang," kata dia.
Menurutnya, ada unsur pidana dalam pelaksanaan proyek Hambalang dalam proses hak tanah, pembangunan, pelelangan, persetujuan kontrak tahun jamak, dan pembayaran dan aliran dana yang diikuti oleh rekayasa akuntansi.
Terkait peraturan, diketahui ada pencatutan PP Menteri Keuangan, tentang tata cata pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak yang diduga mengalami perubahan makna substansi. Sehingga, patut diduga bertentangan Undang-Undang karena PP itu dilakukan untuk melegalisasikan dugaan penyimpangan, dan berpotensi melegalisasi penyimpangan Hambalang di tahun-tahun berikutnya.
"Berbagai indikasi penyimpangan di dalam LHP tahap I dan II, mengakibatkan ada indikasi kerugian negara Rp 463,67 miliar. Untuk pembayaran proyek 2010 dan 2011, sebesar Rp471 Miliar, dikurang dengan nilai KSO AW Rp 8,03 miliar," kata Hadi.
Hadi berharap laporan yang penuh berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Hambalang ini bisa segera ditindaklanjuti. (sj)
![Kakak Vina, Marliyana (33)]()
![img_title]()
Baca Juga :
Utang Luar Negeri RI Kuartal I-2024 Turun Jadi US$403,9 Miliar, Investor Tarik Dana di SBN
Kata dia, BPK melakukan audit dengan beberapa cara, yaitu, melakukan penelitian dokumen, wawancara dan konfirmasi untuk memperoleh bukti-bukti yang kompeten. "Dalam pemeriksaan tahap II ini, ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan wewenang," kata dia.
Menurutnya, ada unsur pidana dalam pelaksanaan proyek Hambalang dalam proses hak tanah, pembangunan, pelelangan, persetujuan kontrak tahun jamak, dan pembayaran dan aliran dana yang diikuti oleh rekayasa akuntansi.
Terkait peraturan, diketahui ada pencatutan PP Menteri Keuangan, tentang tata cata pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak yang diduga mengalami perubahan makna substansi. Sehingga, patut diduga bertentangan Undang-Undang karena PP itu dilakukan untuk melegalisasikan dugaan penyimpangan, dan berpotensi melegalisasi penyimpangan Hambalang di tahun-tahun berikutnya.
"Berbagai indikasi penyimpangan di dalam LHP tahap I dan II, mengakibatkan ada indikasi kerugian negara Rp 463,67 miliar. Untuk pembayaran proyek 2010 dan 2011, sebesar Rp471 Miliar, dikurang dengan nilai KSO AW Rp 8,03 miliar," kata Hadi.
Hadi berharap laporan yang penuh berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Hambalang ini bisa segera ditindaklanjuti. (sj)
Keluarga Vina Didatangi 2 Pria Misterius saat Pembuatan Film, Ini yang Disampaikan
Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki warga asal Cirebon, Jawa Barat kembali jadi sorotan publik usai film Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop Kamis 8 Mei 2024 lalu
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
