Sumber :
- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews
– Akademisi, tokoh masyarakat, aktivis antirokok, mahasiswa, dan sejumlah elemen lain menolak rencana pertemuan
World Tobacco Asia 2014
di Bali. Penolakan tak hanya digalang di Bali, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami menolak pertemuan itu digelar di Bali atau di wilayah manapun di Indonesia,” kata Artawan, akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali, Sabtu 31 Agustus 2013.
Alasan penolakan itu, menurut Artawan, karena Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang belum meratifikasi Framework Convention for Tobacco Control (FCTC). “Di antara negara-negara besar yang tergabung dalam G-20, hanya Indonesia yang belum meratifikasi FCTC,” kata dia.
Penolakan bahkan juga didukung oleh aktivis dari negara-negara lain seperti India, Belanda, Australia, dan lain-lain. “Ada 186 yang menandatangani petisi penolakan itu,” kata Artawan. Petisi itu akan dikirimkan pihaknya bersama jaringan antirokok Indonesia ke Pemerintah Daerah Bali, Kementerian Kesehatan, dan Presiden.
Artawan mengatakan, FCTC atau prinsip kontrol tembakau itu bukan berarti melarang orang untuk merokok karena merokok adalah hak orang meski bukan hak asasi. “Kami hanya ingin menghirup udara yang bersih, dan hak atas udara bersih itulah yang merupakan hak asasi manusia,” kata dia.
Rokok, kata Artawan, merupakan penyebab utama penyakit. “Merokok itu salah satu faktor utama penyebab penyakit tak menular. Kematian terbesar salah satunya karena rokok. Untuk itu komitmen kita terhadap kontrol tembakau sangat penting. Kami mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi FCTC secepatnya,” ujar dia. (eh)
![Ketua Steering Comittee (SC) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP, Djarot Saiful Hidayat]()
![img_title]()
“Kami menolak pertemuan itu digelar di Bali atau di wilayah manapun di Indonesia,” kata Artawan, akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali, Sabtu 31 Agustus 2013.
Alasan penolakan itu, menurut Artawan, karena Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang belum meratifikasi Framework Convention for Tobacco Control (FCTC). “Di antara negara-negara besar yang tergabung dalam G-20, hanya Indonesia yang belum meratifikasi FCTC,” kata dia.
Penolakan bahkan juga didukung oleh aktivis dari negara-negara lain seperti India, Belanda, Australia, dan lain-lain. “Ada 186 yang menandatangani petisi penolakan itu,” kata Artawan. Petisi itu akan dikirimkan pihaknya bersama jaringan antirokok Indonesia ke Pemerintah Daerah Bali, Kementerian Kesehatan, dan Presiden.
Artawan mengatakan, FCTC atau prinsip kontrol tembakau itu bukan berarti melarang orang untuk merokok karena merokok adalah hak orang meski bukan hak asasi. “Kami hanya ingin menghirup udara yang bersih, dan hak atas udara bersih itulah yang merupakan hak asasi manusia,” kata dia.
Rokok, kata Artawan, merupakan penyebab utama penyakit. “Merokok itu salah satu faktor utama penyebab penyakit tak menular. Kematian terbesar salah satunya karena rokok. Untuk itu komitmen kita terhadap kontrol tembakau sangat penting. Kami mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi FCTC secepatnya,” ujar dia. (eh)
Soroti RUU Kementerian Negara, PDIP: Jangan Cuma Bagi-bagi Kekuasaan
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :
