VIVAnews - Pelaporan kekayaan kekayaan dari pejabat di kalangan yudikatif meningkat selama 2008 ini. Sudah 16.360 pejabat dari 21.117 wajib lapor yang melaporkan kekayaannya.
"Tapi masih yang paling rendah partisipasinya dibanding lembaga lainnya," kata Direktur Laporan Harta Kekayaan Negara M Sigit di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2008.
Komisi antikorupsi mencatat, pada lembaga eksekutif dari 59.983 wajib lapor, sudah 53.481 penyelenggara negara yang melaporkan kekayaan. Di lembaga legislatif, dari 16.471 wajib lapor, 16.407 penyelenggara negara sudah melaporkan. Terakhir, penyelenggara negara di BUMN dan daerah, sudah 5.967 dari 6.060 wajib lapor yang sudah menyampaikan daftar kekayaannya.
Meski tingkat pelaporan bidang yudikatif meningkat, pejabat kejaksaan masih minim melaporkan kekayaannya dibanding pejabat kehakiman. Menurut Wakil Ketua komisi, M Jasin, hal ini disebabkan program reformasi birokrasi di kejaksaan. Sementara Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki dan melaksanakan reformasi birokrasi. "Ini tertolong dengan adanya remunerasi gaji 70 persen," jelasnya.
Tidak hanya itu, program itu juga mewajibkan pegawai mahkamah untuk melaporkan harta kekayaan mereka. "LHKPN dihubungkan dengan promosi," jelas dia.
Namun KPK, kata Sigit, akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan dalam masalah ini. "Koordinasi terus," jelas dia.
Deretan Negara dengan Angkatan Udara Terkuat di Dunia
Ada deretannegara yang memiliki Angkatan Udara paling kuat di tahun 2024. Dalam daftar tersebut, Amerika Serikat (AS) masih menunjukkan dominasinya atas negara-negara ini
