KPK Siap Ambil Alih Kasus Korupsi Mantan Gubernur Maluku

Abraham Samad
Sumber :
  • ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews
img_title Denny Sumargo Tantang Gibran Hadir di Podcast-nya, Ingin Dengar Langsung soal Pengunduran Diri
- Mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, sudah masuk dalam daftar calon tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi dari pengusaha Hendrik Kwandar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


img_title Harga Emas Antam Anjlok Lagi Hari Ini, Buyback Ikut Turun, Cek Daftar Lengkapnya

Disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad, kasus dugaan gratifikasi rumah pribadi yang diduga melibatkan mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, telah disidik oleh penyidik dari Polda Maluku. KPK menurut Abraham, akan mengambil alih kasus ini bila ada indikasi para penyidik polisi main mata dengan calon tersangka.
img_title IHSG Kembali Melemah ke Level 5.309, Investor Dibayangi Sentimen Global dan Domestik


"Laporan itu sudah kami terima, namun setelah kita dalami dan berkoordinasi ternyata kasusnya sudah ditangani pihak polisi, ya sudahlah biar dulu polisi yang tangani," kata Abraham Samad di Ambon menjawab pertanyaan wartawan terkait laporan dugaan gratifikasi Ralahalu. Kamis 17 Oktober 2013.

Abraham menuturkan, KPK, Polri dan Kejaksaan telah meneken MoU. Salah satu poin penting adalah soal kewenangan penyidikan. Sehingga KPK tidak bisa mengambil alih suatu kasus begitu saja.

"Kalau ada indikasi kasusnya dimacam-macam antara calon tersangka dengan penyidik, atau ada indikasi penyuapan maka kita akan ambil langsung proses selanjutnya," kata Abraham Samad.

Untuk diketahui, rumah megah berarsitektur Timur Tengah yang berlokasi di Halong Atas, Kota Ambon, ditaksir nilainya lebih dari Rp10 miliar. Rumah milik Karel Albert Ralahalu yang dibangun beberapa tahun lalu saat dia masih menjabat sebagai Gubernur Maluku.

Lebih tiga tahun lalu, sewaktu KPK dipimpin Busro Muqadas, penanganan kasus gratifikasi “istana” Ralahalu terbengkalai. Padahal, proses penyelidikan kasus ini sudah berjalan dan sejumlah tim penyelidikan telah turun melakukan tugas-tugas mereka di Ambon guna mengusut tuntas kasus yang dimaksud.

"Kita harus kembali mengingatkan dan mempertanyakan kinerja KPK dalam pengusutan kasus-kasus korupsi di Maluku yang sudah dalam proses penyelidikan, seperti kasus gratifikasi “Istana” Gubernur Maluku, agar segera dituntaskan," ungkap Sofyan Saimima salah satu pengiat anti korupsi di Maluku.

Maluku, kata dia, merupakan provinsi ke-empat terkorup di Indonesia, karena itu KPK dituntut menuntaskan sejumlah “PR” yang ditinggal Busro Muqadas selaku Ketua KPK.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


"Ini tugas Abraham Samad selaku Ketua KPK agar dapat menuntaskan kasus gratifikasi dan korupsi dana Inpres 06 yang melibatkan Gubernur Maluku Ralahalu," katanya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut