Konflik Keraton Solo, Dewan Adat Tak Patuhi Maklumat Raja

VIVAnews - Digelarnya prosesi kirab Malam 1 Suro pada malam pergantian Tahun Baru Jawa oleh Dewan Adat Keraton, dianggap sebagai bukti bahwa lembaga tersebut masih tetap  eksis.

Bahkan, meskipun Raja Paku Buwono XIII Hangabehi mengeluarkan maklumat mengenai pembubaran Dewan Adat Keraton itu pada Senin kemarin.

Pengamat budaya, MT Arifin mengatakan bahwa Dewan Adat masih eksis di Keraton Kasunanan Surakarta. Hal itu terlihat dari tetap berlangsungnya penyelenggaraan kirab Malam 1 Suro pada dini hari tadi. Padahal, raja sebelumnya memerintahkan untuk meniadakan kirab tersebut.

"Bukti dari eksistensi Dewan Adat adalah dalam penyelenggaraan kirab pada dini hari tadi," kata dia, saat ditemui, Selasa 5 November 2013.

Dalam maklumat yang dikeluarkan Raja Paku Buwono XIII, selain membubarkan Dewan Adat, sang raja juga meminta supaya kirab pusaka dan kerbau bule pada malam pergantian Tahun Baru Jawa ditiadakan.

Meski kirab tetap berlangsung, tetapi tak tampak adanya iring-iringan kirab pusaka. Sebab, yang terlihat hanya kirab kerbau bule yang diiringi para sentana dan abdi dalem keraton. Hal ini sebagai dampak dari konflik antara raja dengan Dewan Adat yang tak kunjung damai.

Meskipun raja mengeluarkan perintah untuk meniadakan kirab itu, namun pihak Dewan Adat tetap ngotot untuk menggelar acara kirab itu.

Kubu Dewan Adat berpendapat bahwa kirab itu sudah menjadi tradisi turun temurun yang harus selalu digelar setiap Malam 1 Suro. Selain itu, prosesi kirab itu juga sudah menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikan kirab tersebut.

Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa Paku Buwono XIII terlihat kesulitan untuk membubarkan lembaga yang dibentuk adik-adik sang raja. Sebab, selama ini Dewan Adat memang secara de facto memegang peranan dan posisi strategis di Keraton Kasunanan Surakarta.

Selain itu, konflik yang melibatkan dua kubu tersebut bersumber pada perebutan kekuasaan di keraton.  

"Memang yang terjadi dalam konflik itu adalah perebutan kekuasaan. Masalah itu semakin kompleks dengan adanya kepentingan ekonomi, politik, akses, dan kepentingan lainnya di keraton," ujarnya.

Dengan begitu, ia pun berharap supaya konflik yang di mediasi Pemerintah Kota Solo bisa segera diselesaikan sehingga dua kubu itu segera berdamai. "Pemerintah jangan sampai terlalu ikut campur tangan, nantinya konflik itu malah akan semakin memanas," tegas Arifin. (sj)