VIVAnews - Pengamat ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengaku mendukung calon presiden berhaluan kerakyatan.
"Saya ingin partai politik betul-betul paham bagaimana ekonomi harus berjalan sesuai konstitusi," kata dia usai diskusi BUMN untuk Rakyat di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 1 April 2009.
Soni mengatakan, dua nama dinilai mempunyai visi dan komitmen dalam menegakkan ekonomi kerakyatan. "Pertama, Rizal Ramli yang sudah sejak lama dekat dengan kami dan kedua yang baru saja saya temui hari ini, Prabowo Subianto," katanya.
Menurut dia, Prabowo tampaknya punya komitmen untuk melaksanakan ekonomi konstitusi yang dicita-citakannya. "Tidak banyak partai yang mengacu ke pasal-pasal konstitusi. Memang banyak jargon partai yang mendekati ekonomi kerakyatan, tapi itu tidak cukup," ujarnya.
Karena itu, dalam konstitusi sudah secara ditail menjelaskan pengangguran, kemiskinan, atau koperasi. Jadi menurut dia, tidak lucu kalau disain tata ekonomi menjauhi konstitusi, padahal presiden dalam sumpahnya saja akan melaksanakan amanah konstitusi itu.
Selain itu, menurut Soni, ambisi Prabowo untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 10 persen masih bisa terlaksana. "Masalahnya bukan bisa atau tidak, tapi harus bisa. China saja bisa mencapai 11-12 persen, masak kita tidak bisa?" katanya.
China merupakan bukti bahwa pertumbuhan setinggi apapun bisa dicapai. "Sudah ada contohnya, tinggal kita belajar bagaimana cara mencapainya," ujarnya.
Sidang Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Tegur KPU Gegara Ajukan Renvoi Tak Tertib
Renvoi itu diajukan kuasa hukum KPU saat hakim MK hendak mengesahkan alat bukti.
