DPR Sahkan UU Administrasi Kependudukan yang Baru

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi e-KTP
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi e-KTP
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan ini melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa 26 November 2013.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Arief Wibowo, perubahan undang-undang ini untuk menegaskan pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) secara nasional.  Selama ini program e-KTP belum punya payung hukum setingkat undang-undang.

Dalam e-KTP ini, terdapat chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana kabupaten/kota. Masa berlaku e-KTP ini seumur hidup. 

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan adanya sistem e-KTP ini maka pemerintah bisa menghemat biaya sebesar Rp4 triliun setiap lima tahun.