Fraksi Demokrat Komitmen Kawal Kebijakan Pro Rakyat

VIVAnews - Partai Demokrat mengapresiasi hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI yang menyebutkan sebanyak 52,3 persen rakyat Indonesia sudah diperhatikan dalam kebijakan Undang-Undang/anggaran pada pemerintahan SBY.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Teukut Riefky Harsya, Selasa 26 November 2013, menyatakan fraksinya akan terus bekerja keras mengawal dan mengawasi keberhasilan program pemerintahan SBY hingga akhir kepemimpinan.

 

"Hal ini patut disyukuri, memasuki akhir kepemimpinan, di atas 50 persen rakyat Indonesia merasa terus diperhatikan oleh pemerintahan SBY dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat," ujar Teuku Riefky Harsya. 

Menurut Riefky, RUU BPJS, RUU Pendidikan Tinggi, RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani dan RUU Pangan, merupakan beberapa RUU pro rakyat yang telah disahkan menjadi UU pada 2013 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Untuk tahun 2014 ini, Fraksi Partai Demokrat melalui anggota DPR menargetkan penyelesaian pembahasan RUU sebelum berakhirnya periode ini, seperti RUU Keperawatan, RUU Usaha Perasuransian, RUU Desa dan lainnya," katanya.

Selain itu, pengurangan subsidi BBM pada tahun 2013 dari Rp306,47 triliun menjadi Rp299, 82 triliun, dialokasikan untuk peningkatan bantuan sosial sebesar Rp82,48 triliun yang digunakan untuk program pro rakyat. 

Di antaranya, BLSM (Rp9,3 triliun: 15,5 juta RTS), BSM (Rp14,1 triliun: 16,6 juta siswa dan mahasiswa), BOS (Rp1,1 triliun: 8,9 juta siswa), Jamkesmas (Rp8,1 triliun: 86,4 juta jiwa), PNPM Mandiri (Rp11,48 triliun: 5146 kecamatan, pedesaan:10922 kelurahan), Program Keluarga Harapan (PKH) (Rp3,6 triliun: 2,4 juta keluarga), dana cadangan penanggulangan bencana alam (Rp2,3 Triliun).

Sebelumnya, Pusat Penelitian Politik LIPI melakukan survei mengenai dukungan masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia. Separuh responden memberikan aspirasi positif pada pola Presiden SBY yang dinilai telah memperhatikan rakyatnya dalam pembuatan UU.

Survei juga menemukan responden mengalami sindrom powerless atau ketidakberdayaan secara politik. Di satu sisi, mereka percaya kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi yang lain, mereka merasa tidak mampu mempengaruhi pemerintah.

"Sebanyak 50,2 persen merasa kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap hidup mereka. Tetapi hanya 12,5 persen yang merasa bahwa mereka bisa mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan keputusan," ujar peneliti LIPI, Wawan Ichwanuddin.

Survei menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/kelurahan di 31 provinsi di Indonesia. Margin of error (ambang kesalahan) plus minus 2,31 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.