Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, mengingatkan tingginya potensi korupsi menjelang Pemilihan Umum 2014. Sebab, lanjut dia, pemilu adalah proses politik yang memiliki
high cost economy.
Bambang mengatakan, sistem keuangan partai politik yang belum transparan dan akuntabel sudah menjadi pengetahuan publik. "Proses politik perlu biaya. Dengan biaya politik yang tinggi, kemudian pertanyaannya duit darimana?" kata Bambang saat ditemui di Sekretariat Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013.
Baca Juga :
Jelang Hari Kebebasan Pers Sedunia, Gaza Berduka Atas Kematian 140 Jurnalis dalam Serangan Israel
Baca Juga :
Usai Bunuh Rini dan Gasak Rp43 Juta, Uangnya Dipakai Arif Beli Koper hingga Biaya Resepsi Nikah
Selain perbankan, Bambang menambahkan sektor lain yang berpotensi adalah bantuan sosial. Menurutnya, dari hasil studi yang dilakukan KPK, bansos kini tidak hanya terdapat di Pemerintah Daerah, tetapi juga di departemen.
"Kalau dulu, bantuan sosial di pemerintah daerah berkaitan dekat dengan pemilukada. Sekarang bansos ini ada di departemen jadi ini harus dikontrol," sambungnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Bambang, KPK juga telah melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satunya dengan mengirim surat kepada lembaga-lembaga terkait.
"Harus dikontrol dengan baik, karena ini bisa potensial untuk digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya," lanjut Bambang. (aba)
Halaman Selanjutnya
"Kalau dulu, bantuan sosial di pemerintah daerah berkaitan dekat dengan pemilukada. Sekarang bansos ini ada di departemen jadi ini harus dikontrol," sambungnya.
