Marzuki Alie: Moratorium Iklan Kampanye Harusnya dari Tahun Lalu

Jumat, 28 Februari 2014 - 14:33 WIB
Oleh :
Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie.
Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Photo Mini 1
VIVAnews
– Politisi Demokrat Marzuki Alie berpendapat moratorium atau penghentian sementara iklan kampanye dan iklan politik terlambat dilakukan. Moratorium baru diputuskan Selasa kemarin, 25 Februari 2014. Padahal sebelum itu sudah banyak iklan bernuansa kampanye bertebaran di media massa meski masa kampanye terbuka belum resmi dimulai.


“Kalau diputuskan satu tahun lalu, bisa efektif. Kalau sekarang, masa kampanye terbuka tinggal kurang dari sebulan lagi. Jadi moratorium sangat tidak efektif,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 28 Februari 2014.


Apabila diterapkan dari tahun lalu, penyalahgunaan media televisi untuk kampanye politik masih bisa dicegah. “Seharusnya sejak lama dibatasi agar media tidak kampanye,” ujar Marzuki.
Baca Juga :
3 Solusi Ampuh Bibir Sehat dan Merona, Caranya Simpel Banget!


Baca Juga :
Kata Pelatih Timnas Indonesia U-17 Wanita Usai Dibantai Filipina
Lagipula, kata Ketua DPR itu, moratorium iklan kampanye tidak berpengaruh terhadap partai atau pengurus partai yang tidak mempunya media. Moratorium hanya berdampak pada sejumlah pemimpin partai yang memiliki saham di perusahaan media.

Baca Juga :
10 Politeknik Terbaik Indonesia Versi Webometrics 2024

Marzuki mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia lebih aktif menegakkan aturan soal pelarangan kampanye oleh peserta pemilu. “KPI harusnya jadi pemain. Harus dipencet gasnya agar lari seperti kuda sembrani,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.


KPI sebelumnya menyatakan, moratorium terpaksa dilakukan karena sulitnya membatasi iklan-iklan politik di media massa, terutama televisi. Surat Keputusan Bersama (SKB) soal moratorium iklan kampanye akan ditandatangani hari ini antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Badan Pengawas Pemilu. (eh)

Halaman Selanjutnya
KPI sebelumnya menyatakan, moratorium terpaksa dilakukan karena sulitnya membatasi iklan-iklan politik di media massa, terutama televisi. Surat Keputusan Bersama (SKB) soal moratorium iklan kampanye akan ditandatangani hari ini antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Badan Pengawas Pemilu. (eh)
Halaman Selanjutnya