Sumber :
- VIVAnews/ Amal Nur Ngazis
VIVAnews -
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Sidarto Danusubrata, menilai Indonesia belum bisa disebut negara demokrasi seutuhnya. Dia menilai, politik uang menjadi bukti bagaimana politik Indonesia masih karut marut.
"Kita bisa lihat dengan mata telanjang kondisi politik di Tanah Air masih berantakan," kata Sidarto dalam acara diskusi "
Fenomena Konsultan Politik Dalam Industri Demokrasi
" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu, 20 April 2014.
Baca Juga :
SKYEGASM Senses Experience: Sensasi Kulineran Padukan Rasa, Aroma, Sentuhan dan Pandangan
Namun, Sidarto bisa memahami mengapa demokrasi di Tanah Air belum berkembang pesat. Hal ini terkait dengan angka pendapatan per kapita masih rendah dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata. Rata-rata pendidikan penduduk Indonesia, kata dia, adalah SMP.
"Secara tidak langsung, hal itu berpengaruh terhadap praktik kedewasaan politik setiap masyarakat pemilih dalam pemilu yang digelar," kata Sidarto.
Dia lantas membandingkan dengan tingkat pendidikan di negara-negara Eropa. Di sana, kata dia, paling rendah warganya lulus SMA sehingga jauh dari praktik politik uang. "Di sana (Eropa) masyarakatnya sudah mempunyai mental yang kuat, tidak membutuhkan materi," imbuhnya. (ren)
Halaman Selanjutnya
Namun, Sidarto bisa memahami mengapa demokrasi di Tanah Air belum berkembang pesat. Hal ini terkait dengan angka pendapatan per kapita masih rendah dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata. Rata-rata pendidikan penduduk Indonesia, kata dia, adalah SMP.