Prabowo Sebut Anggaran Bocor Rp1.000 Triliun, Istana: Itu Tidak Benar

Selasa, 17 Juni 2014 - 09:56 WIB
Oleh :
Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono
Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber :
Photo Mini 1
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto mengenai kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun. Dalam debat calon presiden, Minggu 15 Juni 2014, Prabowo juga mengungkap kebocoran anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai Rp7.200 triliun.


"Ya. Presiden bertanya angkanya dari mana?" kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 17 Juni 2014.


Chairul juga meminta kepada wartawan untuk menanyakan soal kebocoran itu kepada mantan Menko Perekonomian yang juga calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, Hatta Rajasa.


"Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta," kata dia.


Namun Chairul memaklumi pernyataan Prabowo. Dia menganggap itu hanyalah pernyataan capres pada masa kampanye.

Baca Juga :
ASN Cek Rekening! Gaji ke-13 Cair Hari Ini, Intip Besarannya

"Tapi kan kita tahu APBN jumlahnya berapa ya kan. Kalau APBN itu jumlahnya cuma Rp1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan," ujar dia.
Baca Juga :
SYL Sering Ingatkan Anak Buahnya di Kementan Jangan KKN


Baca Juga :
Tampil di Konser David Foster, Jessie J Antusias Sambut Pengalaman Pertama
Chairul menegaskan pernyataan Prabowo itu tidak benar. Kebocoran anggaran tidak pernah ada. Meski demikian, dia mengakui adanya potensi kebocoran jika  tidak ada langkah pencegahan.

"Apalagi sekarang di posisi yang begini, semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Pengawasan itu kan kita sudah punya KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Auditor ada BPK, ada BPKP, sudah dilakukan seperti itu jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan," kata dia. (ita)

Halaman Selanjutnya
"Apalagi sekarang di posisi yang begini, semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Pengawasan itu kan kita sudah punya KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Auditor ada BPK, ada BPKP, sudah dilakukan seperti itu jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan," kata dia. (ita)
Halaman Selanjutnya