Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVAnews
– Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta masyarakat memantau rekap suara Pemilu Presiden 2014 yang sedang berlangsung di semua tingkatan, baik daerah maupun pusat. JPRR juga meminta semua pihak bersabar menungggu hasil resmi Komisi pemilihan Umum.
“Pastikan semua (proses rekapitulasi) berjalan transparan,” kata Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin, Kamis 10 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Pastikan semua (proses rekapitulasi) berjalan transparan,” kata Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin, Kamis 10 Juli 2014.
Baca Juga :
Ribuan Delegasi World Water Forum Tiba di Bali, Pemerintah Siapkan Jalur Imigrasi Khusus
Afif mengatakan, hasil hitung cepat berbagai lembaga merupakan salah satu informasi, namun bukan satu-satunya informasi untuk menentukan pemenang Pilpres. Ia pun yakin adanya perbedaan hasil hitung cepat beberapa lembaga akan disikapi dengan baik oleh rakyat.
“Kita harus percaya bahwa masyarakat kita sudah sangat dewasa menghadapi situasi seperti ini, dan para elite politik jangan sampai memprovokasi situasi menjadi semakin keruh,” kata Afif.
Menurut Afif, lembaga survei sudah seharusnya menjadikan survei dan hitung cepat sebagai salah satu cara menyampaikan fakta lapangan secara ilmiah, didukung dengan data dan metodologi yang kuat. Bukannya menjadikan survei dan hitung cepat sebagai alat untuk menciptakan opini publik.
Oleh sebab itu, kata Afif, lembaga survei yang merangkap konsultan capres harus berani mendeklarasikan sumber dananya. Seharusnya dana tersebut juga dilaporkan sebagai dana kampanye, sebab konsultan disewa untuk meningkatkan elektabilitas dan performa partai politik atau capres.
“KPU harus berani menindak lembaga survei terdaftar di KPU yang menyalahi kode etik,” ujar Afif. (ita)
Halaman Selanjutnya
Afif mengatakan, hasil hitung cepat berbagai lembaga merupakan salah satu informasi, namun bukan satu-satunya informasi untuk menentukan pemenang Pilpres. Ia pun yakin adanya perbedaan hasil hitung cepat beberapa lembaga akan disikapi dengan baik oleh rakyat.
