Pengusaha Angkutan Belum Tahu Diesel Dilarang di Jakarta Pusat

- Kebijakan baru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang melarang penjualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat, membuat pengusaha angkutan umum kebingungan. Pasalnya, mereka mengaku belum mendapatkan sosialisasi mengenai hal ini.

"Kok belum ada sosialisasi?" kata Ketua Umum Kopaja, Nanang Basuki, ketika dihubungi VIVAnews pada Jumat 1 Agustus 2014.

Nanang mengatakan bahwa pihaknya telah bertanya kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda). Organda ternyata belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pemerintah. "Organda belum tahu secara resmi," kata dia.

Nanang pun mengaku tak tahu pasti kebijakan baru yang dikeluarkan BPH Migas. mengenai sistemnnya seperti apa, pihaknya juga belum mengetahui.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke Organda DKI Jakarta, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Safruan Sinungan, mengaku telah menerima pemberitahuan itu. "Sudah (terima)," kata dia.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir, mengakui bahwa pihaknya tak melakukan sosialisasi secara massif sebelum berlakunya kebijakan BPH Migas itu. Ali mengakui bahwa perseroan baru melakukan sosialisasi hari ini

"Jadi baru hari ini (sosialisasi)," kata dia ketika ditemui di kantornya, Pertamina Pusat, Jakarta.

Ali beralasan perusahaan pelat merah itu membiarkan masyarakat bisa mudik dengan tenang tanpa memikirkan permasalahan larangan jualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat. Kini, lanjut dia, pihaknya mulai menjelaskan kepada media dan masyarakat tentang kebijakan baru BPH tersebut, terlebih kebijakan pembatasan jam operasional penjualan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan mulai 4 Agustus 2014