- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan untuk segera menetapkan status mantan politisi Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Suharto. Bambang diduga terkait kasus dugaan suap dalam penanganan perkara di Kejari Praya.
"Sudah ada dan tinggal diumumkan," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di kantornya, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
KPK masih belum mengumumkan status hukum Bambang, lantaran masih ada yang perlu didalami dari hasil gelar perkara. Meskipun tertunda, Adnan mengaku tidak ada kerumitan dalam menentukan status Bambang.
"Ini soal waktu saja, setelah cukup kemudian ngumumin itu," kata Adnan.
Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB) Subri bersama seorang pengusaha Lusita Ani Razak, yang diduga anak buah Bambang.
Subri disangka sebagai penerima suap. Sementara itu, Lusita Ani Razak disangkakan sebagai pemberi suap.
Diketahui, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri telah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsider enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram.
Dalam putusan itu, Subri terbukti menerima janji atau jabatan berupa promosi jabatan sebagai aspidum Banten atau Lampung dari Bambang W. Suharto.
Ketua DPW PPP se-Indonesia Solid Hadapi Pilkada 2024, Mardiono: Kita Bangkit Kembali
Elite PPP nyatakan solid menghadapi Pilkada 2024 di tengah proses gugatan hasil Pileg 2024 di MK.
