Menhub Tak Setuju Sepeda Motor Dilarang Masuk Jalan Berbayar

VIVAnews - Menteri Perhubungan, Evan Everest Mangindaan, mengungkapkan bahwa pengendara sepeda motor tidak bisa dilarang melewati jalan yang akan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP), atau jalan berbayar.

Menurutnya, hingga saat ini pun tidak ada aturan mengenai pelarangan tersebut. Dia menuturkan, yang ada bukanlah pelarangan, namun imbauan.

"Sepeda motor tidak dilarang, tetapi imbauan saja," katanya, Selasa 2 September 2014.

Jika diimbau pun, menurutnya, harus diberikan jalan-jalan khusus, sehingga ada jalur khusus untuk sepeda motor. Dia menjelaskan, hal itu lazim terjadi di negara-negara pengguna ERP di berbagai negara.

Mangindaan melanjutkan, saat ERP berjalan, juga harus dipastikan transportasi publik sudah baik. Untuk Jakarta bentuknya adalah busway, monorel, dan MRT. Jika tidak, ERP tidak akan berhasil. Hal itu, karena para pengguna mobil tidak akan beralih ke angkutan umum.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan sepeda motor akan dilarang untuk memasuki jalan-jalan yang menggunakan sistem ERP. (asp)

BI Sediakan Rp13 Miliar Kas Keliling di 5 Pulau Terluar Papua

Bank Indonesia Provinsi Papua bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Papua tahun 2024. 

VIVA.co.id

14 Mei 2024