Boediono Ingatkan Pemerintah Baru Terapkan Akuntansi Berbasis Akrual
Jumat, 12 September 2014 - 15:12 WIB
Sumber :
- ANTARAFOTO/Geri Aditya
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengingatkan pemerintahan baru mendatang bahwa pada tahun depan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah akan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Proses implementasi anggaran 2015 menjadi proyek percontohan penerapan metode baru laporan keuangan pemerintah di masa depan.
Hal tersebut diungkapkan Wapres dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2014 di Jakarta, Jumat 12 September 2014.
"Ini pekerjaan yang tidak ringan. Momen implementasi akrual ini penting, bagi pemerintah saat ini maupun bagi pemerintah baru yang akan datang," ujar Boediono.
Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat pencairan pos anggaran. Hal tersebut berlaku tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Keunggulan sistem ini antara lain, informasi yang didapatkan lebih tepat untuk menggambarkan biaya program.
Wapres mengatakan, saat ini mekanisme dan metode penghitungan akuntansi secara akrual sedang disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan, pemerintah baru nanti tidak ragu untuk menerapkannya, dan laporan keuangan pemerintah dapat lebih baik.
Menurut laporan terakhir, Boediono menambahkan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan perangkat hukum dan kebijakan, dalam proses penyiapan sumber daya manusia (SDM), serta dalam proses penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dengan baik, termasuk dukungan teknologi informasi.
"Hasil dari langkah-langkah yang sudah dan sedang dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang diharapkan dapat dilanjutkan dan dituntaskan oleh pemerintahan mendatang," kata Boediono. (art)
Hakim Anwar Usman Ikut Tangani 97 Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menangani 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024 dalam tiga panel hakim.
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
