PP Diteken SBY, Holding BUMN Perkebunan Tinggal Urus Administrasi

- Beberapa hari yang lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menyebut Peraturan Pemerintah tentang induk usaha

BUMN perkebunan sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak ditandatanganinya PP tersebut,

tersebut sudah mulai berlaku. Pada Senin 22 September 2014, Dahlan mengatakan, yang diurus tinggal administrasinya.

"Pertama, mengubah akta notaris perusahaan-perusahaan itu. Hari ini ditandatangani, sudah siap semua. Kedua, membuat neraca pembukuan," kata Dahlan, di Kementerian BUMN, Jakarta.

Yang ketiga, rapat umum pemegang saham (RUPS) akan digelar terkait

ini. Nantinya, RUPS ini akan membahas anggaran dasar perusahaan dan menyesuaikannya dengan PP

BUMN perkebunan. Sayangnya, tak dijelaskan dengan rinci penyesuaian anggaran tersebut.

"Kebetulan RUPS itu dipimpin saya sendiri. Itu mengubah anggaran dasar dan menyesuaikannya dengan PP, karena anggaran dasar sekarang tidak sesuai dengan PP. Satu hari ini akan kami kumpulkan untuk deklarasi semacam itulah," kata dia.

Ada 14 perusahaan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tergabung dalam

itu. Perusahaan yang menjadi "leader"-nya adalah PTPN III. Dahlan pun berencana untuk mengubah nama PTPN III.

"Mungkin sebaiknya begitu. PTPN III akan diubah namanya. Belum terpikirkan dan saya akan mengubahnya," kata mantan dirut PT. Perusahaan Listrik Negara itu.

Dahlan melanjutkan,

BUMN perkebunan itu memberikan manfaat, seperti memanfaatkan kekuatan perusahaan-perusahaan pelat merah dan menaikkan pendapatan perseroan.

Tak hanya itu, BUMN perkebunan yang sulit berkembang, bisa bertumbuh dengan adanya

. "Misalnya, PTPN XIV sulit mengembangkan kebun, sedangkan PTPN lainnya punya kekuatan pengembangan kebun," kata dia.