Anggota DPR: Perppu Pilkada SBY Memang untuk Rakyat atau Pencitraan?

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang rencananya akan diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa saja ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perppu itu, lanjut Hidayat, tidak serta merta membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR lewat pemungutan suara.

"Perppu itu memang hak konstitusional presiden, tapi perlu disebutkan juga kenapa Perppu itu dikeluarkan. Perppu itu tidak serta merta membatalkan UU karena harus mendapatkan persetujuan dari pleno DPR," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014.

Hidayat mengatakan dalam waktu dekat, DPR belum mempunyai agenda pleno pembahasaan Perppu itu. Sebab, setiap fraksi di DPR masih harus menyusun alat kelengkapan dewan.

"Nanti kita lihat Perppu itu seperti apa sih sesungguhnya. Kami akan menyikapinya dengan betul-betul agar kita mengerti," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menilai rencana pengajuan Perppu itu hanya untuk memperbaiki citra Presiden SBY dan Partai Demokrat menyusul aksi walk out para politisi mereka saat pengesahan UU Pilkada 26 September lalu.

"Perppu ini masih harus diuji. Apakah hanya untuk mencari legitimasi baru setelah terpuruk atas perilaku mereka atau tidak," ujar Karding.

Hal senada disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Dia mengatakan landasan diterbitkannya Perppu ini masih harus diuji.