Kasus Suap Gubernur Riau, KPK Cekal Wiraswasta Ini

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) mengirimkan surat permintaan pencegahan keluar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Surat ini terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

"Pencegahan atas nama Edison Marudut dari pihak wiraswasta," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Kamis, 2 Oktober 2014.

Johan mengungkapkan, pencegahan sudah dilakukan sejak 26 September 2014 dan berlaku hingga enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu yang bersangkutan akan diminta keterangannya, tidak sedang berada di luar negeri.

Diketahui, KPK telah menangkap Gubernur Riau, Annas Maamun, dan sejumlah orang lainnya dalam sebuah operasi tangkap tangan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Dari hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Gubernur Riau, Annas Maamun, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Provinsi Riau, Gulat Manurung, sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait suap alih fungsi lahan hutan.

Gulat disebut mempunyai kebun kelapa sawit seluas 140 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lahan kelapa sawit milik Gulat itu berada di kawasan yang tergolong Hutan Kawasan Industri (HTI) dan ingin dimasukan ke dalam APL (Area Peruntukan Lainnya).

KPK menduga bahwa Annas menerima suap total sebesar Rp2 miliar dari Gulat yang terdiri dari Rp500 juta dan SGD156.000. Uang tersebut kini telah disita KPK.

Pada saat ditangkap, petugas KPK juga menemukan uang US$300.000, namun dalam pemeriksaan, Gulat mengaku hanya memberikan suap kepada Annas dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Serta, Annas juga mengakui bahwa uang dalam bentuk dolar Amerika adalah miliknya. Tapi itu masih didalami KPK.

Annas kemudian disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sedangkan Gulat Manurung yang berposisi sebagai pemberi suap, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 uu Tipikor.