BI Uji Coba Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Secara Elektronik

- Bank Indonesia resmi melakukan uji coba penggunaan uang elektronik melalui Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) di Jakarta, guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersyarat (BLT) kepada masyarakat miskin.

Uji coba dilakukan kepada masyarakat yang saat ini menerima bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas di Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014, mengungkapkan, uji coba ini dilaksanakan di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, sejak hari ini sampai dengan 30 Oktober 2014.

"Pembayaran bantuan sosial tidak lagi dibayarkan secara tunai, namun disalurkan melalui uang elektronik (U-Nik) yang dapat diambil kapan saja dan dimana saja melalui Agen LKD. Ini merupakan hal yang baru di Indonesia,” ujarnya.

Peserta PKH yang akan melakukan uji coba ini tercatat sebesar 1.860 Keluarga Sangat Miskin (KSM), yang menggunakan layanan Agen LKD dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.

Bank Mandiri melayani sebanyak 1.343 KSM yang terdiri dari 82 KSM di Koja, Jakarta Utara; 89 KSM di Alak, Kota Kupang; dan 1,172 KSM di Dukupuntang dan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri melayani sebanyak 517 KSM yang terdiri dari 100 KSM di Cilincing, Jakarta Utara dan 417 KSM di Beji, Kabupaten Pasuruan.

Selain dengan kedua bank tersebut, BI juga bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan uji coba ini.

Antara lain, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan mekakanisme baru penyeluran ini, dia optimis di masa depan, penyalurannya bisa lebih akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran.

Kemudian, menurutnya, bagi perekonomian nasional, model ini juga bermanfaat menjadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal, yang merupakan bagian dari Program Nasional Keuangan Inklusif. 

"Selain itu, hal tersebut juga meningkatkan penetrasi penggunaan alat pembayaran non tunai yang saat ini kami dorong dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa," tambahnya. (asp)