VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak wacana seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggantikan posisi Antasari Azhar. ICW menilai DPR periode saat ini tidak bisa diharapkan dalam memilih Pimpinan KPK yang berintegritas.
"Ada juga anggota DPR yang ingin cepat-cepat memproses pengganti Antasari. Ini terburu-buru," kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho dalam rilis yang diterima VIVAnews, Kamis 7 Mei 2009. Menurut Emerson, DPR seharusnya menghormati proses hukum yang ada. Saat ini, upaya hukum terhadap Antasari adalah pemberhentian sementara, belum diberhentikan total.
ICW mempertanyakan mekanisme fit and proper test oleh DPR saat memilih anggota Pimpinan KPK saat ini, akhir 2007. Emerson mengatakan sikap DPR yang cenderung tidak mempertimbangkan masukan dari publik terkait rekam jejak calon memperkuat dugaannya adanya politik transaksional dibalik pemilihan itu.
"Khusus Antasari Azhar, bahkan ICW sudah merekomendasikan pansel dan DPR untuk tidak memilih Antasari," tegasnya
Rekomendasi itu bukan tanpa dasar. Hasil investigasi dan rekam jejak ICW menunjukkan kelemahan dan potensi korup calon tertentu. Akan tetapi DPR terlihat tidak peduli dengan masukan masyarakat dan cenderung tetap memilih calon yang sudah disiapkan sejak awal.
Sekarang, tambah dia, ada wacana DPR akan memilih kembali Pimpinan KPK. "Kami menilai DPR periode saat ini belum dapat diharapkan menghasilkan calon pimpinan KPK yang berintegritas," tegas Emerson.
Antasari Azhar yang juga Ketua KPK (nonaktif) ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Hujan Deras, 6 Kecamatan di Tangerang Terendam Banjir
Banjir diperparah dengan gangguan drainase.
