ADB Siap Dukung Program Pemerintah Bangun Infrastruktur

- Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Selasa 13 Januari 2015, menerima kunjungan Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB), Takehiko Nakao di kantornya.

Usai pertemuan, Tekehiko menyambut baik upaya pemerintah dalam menyederhanakan aturan terkait investasi. Sebab, dengan tingkat upah yang mengalami kenaikan di beberapa negara berkembang kawasan Asia, berpotensi memicu relokasi industri besar-besaran ke Indonesia.

"Peningkatan upah terjadi di China dan negara-negara lain di Asia, Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi investasi," ujar Nakao di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta.

Menurut Nakao, sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang memiliki potensi naik kelas menjadi negara maju, Indonesia masih membutuhkan investasi, khususnya di beberapa sektor.

Antara lain, sektor transportasi. Peningkatan infrastruktur dasar di sektor ini dinilai sangat penting, guna menunjang iklim investasi. "Kami juga membicarakan pengalaman negara lain, dalam pembangunan jalan, pelabuhan, itu yang kami bicarakan," tambahnya.

Ia pun menyebut, stabilitas makro ekonomi di Indonesia merupakan kunci utama untuk menarik arus investasi masuk. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomian tetap kondusif.

"Kami berdiskusi dengan baik terkait potensi ekonomi Indonesia dan bagaimana ADB bisa mendukung indonesia," kata Nakao.

"Tahun lalum sekitar US$450 juta karena terlambatnya prosedur dan masalah lain. Tetapi, tahun ini kami bisa tingkatkan menjadi US$1,5 miliar untuk komitmen pinjaman baru," kata Nakao.

Menurut dia, pinjaman ADB ini dapat menjadi opsi pemerintah selain pembiayaan dari bank komersial. Sebab, banyak perbankan yang memfokuskan diri untuk pembiayaan sektor swasta.

"Jadi, pemerintah jangan menarik kredit terlalu banyak dari perbankan. Untuk itu, ADB bisa berperan," ungkapnya.

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut kedua pihak tidak spesifik membicarakan jumlah pinjaman yang akan diambil pemerintah. "Tetapi, kami siap memberikan lebih banyak pinjaman apabila pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan," kata Nakao. (asp)