- Rycho Raganatha
VIVAcoid - Forest Watch Indonesia (FWI) meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah soal potret buramnya wajah hutan Indonesia yang kondisinya babak belur. Ini akibat kian maraknya laju deforestasi.
"Karena (hutan) ini yang memang diberi mandat untuk mengelolanya adalah pemerintah kali ini terutamanya Kementerian Kehutanan, sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkap Ketua Perkumpulan FWI, E.G. Togu Manurung, di Jakarta hari ini.
Menurut Togu, pemerintah masih dikelilingi permasalahan korupsi yang menjadi akar penggundulan hutan di Indonesia semakin meluas. Lebih lanjut lagi, kata Togu, kebijakan mengenai hutan sering dirusak dengan sistem politik ekonomi korup yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dijadikan kepentingan pribadi.
"Faktanya ada banyak konglomerat Indonesia yang lahir di sektor kehutanan. Saya tak sebutkan namanya, karena teman-teman sudah tahu persis siapa," ungkap Togu.
Togu menambahkan, laju deforestasi tersebut dapat dikurangi dengan memberantas akar permasalahan yang menjadi ladang koroupsi, yakni perizinan. Sebab dengan pembenahan izin, maka akan dapat mengurangi perusakan hutan yang dilakukan beberapa oknum dengan penebangan secara berlebihan.
"Yang terjadi di negeri ini itu overcutting, pabriknya yang menebang lebih besar daripada laju pertumbuhan pohonnya. Masalah perizinan penting diperbaiki, meski kondisinya babak belur (hutan Indonesia)," kata Togu.
Izin Satu Pintu
Saat ini pemerintah Jokowi memberlakukan perizinan kehutanan melewati satu pintu yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan tujuan memudahkan perizinan jadi lebih cepat. Namun, FWI memandang izin satu pintu itu malah bisa mempercepat kebotakan hutan di Indonesia.
"Saat ini ada 35 izin bidang kehutanan ke BKPM, mungkin tujuannya agar lebih cepat, tapi yang dipertaruhkan sangat besar pula. Kalau mempercepat perizinan tetapi kurang memperhatikan aspek pertumbuhan (pohon) akan mempercepat babak belur hutan Indonesia yang semakin parah," tutur dia. (ren)
Baca juga: