- VIVAnews/ Dwi Royanto
VIVA.co.id - Aturan terbaru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo perihal kewajiban mengenakan pakaian adat Jawa bagi Pegawai Negeri Sipil Pemprov Jawa Tengah pada tanggal 15 setiap bulan disambut dengan antusias oleh para pedagang untuk mendulang keuntungan.
Pantauan VIVA.co.id, Selasa 10 Februari 2015, sejumlah pedagang kaki lima sengaja memanfaatkan momentum peningkatan permintaan ini dengan menjajakan pakaian adat Jawa tak jauh dari kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Mereka rata-rata berjualan sejumlah perlengkapan pakaian adat Jawa. Mulai dari beskap, blangkon, kain batik, kebaya, hingga selop. Dagangannya dipajang pada mobil tipe SUV yang di parkir di belakang kompleks perkantoran Pemprov Jateng.
Salah satu pedagang bernama Suryono (40) mengaku sengaja memanfaatkan momentum ini untuk berbisnis. "Sebenarnya saya kerja serabutan sehari-hari. Eh, baca di media kok ada tentang pakaian adat bagi PNS. Makanya, mencoba peruntungan jualan," ujar Suryono yang ditemui VIVA.co.id sedang berjualan didampingi oleh istrinya.
Suryono mendatangkan barang dagangannya ini dari Yogyakarta. Modalnya disebut hanya Rp5 juta untuk kulakan berbagai jenis pakaian.
Namun, penjualan pertama sejak Senin kemarin, langsung diburu para PNS. Selama sehari itu, dagangannya bahkan telah laku hingga 30 persen. "Ya, labanya lumayan. Memang banyak yang membutuhkan, daripada repot ke toko, mending kan beli di sini. Sama saja," kata Suryono.
Pembeli memang terlihat cukup banyak. Padahal, baju adat dibanderol dengan harga Rp100 ribu. PNS pun bisa membeli sorjan seharga Rp80 ribu. Sedangkan blangkon dijual Rp25 ribu dan selop Rp30 ribu. Sedangkan kain batik untuk bawahan dihargai Rp80 ribu. Sedangkan untuk PNS perempuan, satu setel kebaya dan kain dihargai Rp160 ribu.
"Ada paket lengkap satu setel beskap, kain, blangkon, lontong, dan sandal cukup Rp275 ribu saja," kata warga Sampangan itu.
Santosa, salah satu PNS Dinas Ciptakarya Jateng mengaku tertarik untuk membeli pakaian adat di halaman kantor. Meskipun agak mahal, tetapi dia tidak perlu jauh-jauh membeli di toko-toko lain.
Ia, bahkan tidak mempermasalahkan program gubernur kepada PNS itu. Baginya, program tersebut bagus untuk mengajak pegawai menjunjung kebudayaan Jawa.
"Soal uang saya pikir tidak masalah. Pak Gubernur sudah menaikkan tunjangan PNS sangat banyak. Kan, kami cuma membeli sekali saja cukup wong hanya dipakai sekali tiap bulan," kata dia. (asp)
Pelajaran Moral dan Budaya dalam Kurikulum Sekolah
Belajar budaya bukan sekadar menari dan menyanyi.
