Komisi IV Adakan Rapat Terutup Terkait Kedaulatan Maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
VIVA.co.id -
Komisi IV DPR RI mengadakan rapat tertutup dengan pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.


Rapat tertutup ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo dengan agenda rapat membahas program-program priotas dari KKP. Menteri Susi Pudjiastuti dijadwalkan akan mengikuti rapat tersebut namun karena pembahasan dengan eselon I KKP berlangsung lama, maka akan dijadwalkan ulang pada Kamis 12 Februari 2015.


Dari rapat tertutup tersebut dihasilkan tiga poin kesimpulan. Hal ini diungkapkan Sekjen KKP, Syarif Wijaja.
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius


Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Syarif mengatakan salah satunya adalah kedaulatan maritim. Untuk melaksanakan ini KKP akan melakukan pengawasan laut Indonesia melalui satelit. Selain itu pengawasan juga melibatkan unsur keamanan yang menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia.

Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

"Soal pengawasan itu memang akan kita hubungkan dengan satelit, agar semua kapal-kapal itu bisa terdeteksi nantinya," kata Syarif Wijaja.


Selain itu juga, guna menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup hayati laut, pihak KKP akan fokus membenahi hutan mangrove yang ada di Indonesia, meskipun harus memerlukan waktu yang lama, ujarnya.


"Kalau tidak, bisa-bisa kehidupan bawah laut kita bisa hancur, termasuk spesies ikan yang beraneka ragam itu bisa punah," ujarnya.


Hutan mangrove merupakan tempat berkembangan biota laut dan ikan di daerah pantai. Untuk itu perlu ada pemberdayaan masyarakat pesisir, agar program ini berjalan maksimal. "Supaya masyarakat pesisir secara perlahan menata kembali hutan mangrove. Insyallah semua bisa terlaksana dengan lancar," katanya.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya