- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id - Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015, akan menjadi APBN pertama dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, Rabu 11 Februari 2015, mengatakan bahwa mengingat pentingnya posisi APBN-P 2015 itu, hendaknya pemerintah bersama DPR dengan pertimbangan DPD, merencanakan, membahas, dan memutuskan dengan matang, agar postur APBN yang terbentuk, bisa menjadi lokomotif dan penggerak pembangunan ekonomi.
“Besarnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selama ini, penyerapan belanja infrastruktur tidak pernah optimal, hanya sekitar 80-90 persen,” kata Farouk, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.
RAPBNP 2015 dibahas usai RPJMN, dengan pokok-pokok perubahannya meliputi pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas tahun ini, yang meliputi dukungan sektor unggulan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi (pangan, energi, maritim, partiwisata, dan industri) dan pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan).
Selain itu, pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Sebab itu, ungkapnya, pembahasan RAPBNP 2015 menjadi momentum yang tepat untuk merealisasikan visi-misi Nawa Cita.,
“Tetapi, tetap dalam koridor yang realistis, terukur, dan tepat sasaran. Harapan rakyat yang besar terhadap perubahan harus menjadi modal bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Optimisme yang muncul dalam APBNP 2015 menjadi sinyal positif dari pemerintah untuk rakyat bahwa momentum perbaikan akan segera dilakukan. Tetapi, jangan sampai APBNP 2015 hanya menguntungkan elit-elit tertentu,” jelasnya.
Farouk menambahkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen yang direncanakan dalam APBN-P2015, harus mampu mencerminkan kualitas pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, jika dilihat dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi selama ini, pemerintah tidak hanya menggantungkan kepada konsumsi masyarakat, tetapi potensi investasi dalam bentuk foreign direct investment (FDI) perlu terus ditingkatkan.
“Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah hendaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah. Daerah harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Dia menambahkan, pembangunan di daerah hendaknya menjadikan daerah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga menumbuhkan semangat untuk membangun daerahnya masing-masing. (asp)
Baca juga:
Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
Kementerian PUPR akan buat skala prioritas.
