Sumber :
- http://mrasyiduddin.blogspot.com
VIVA.co.id - Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, open data pemerintah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.
Karena itu, menurut dia, pemerintahan Joko Widodo berupaya menyatukan data-data yang berserakan di berbagai kementerian dalam satu portal data.go.id untuk memudahkan pemanfaatannya dalam meningkatkan layanan publik.
Dalam konteks anggaran, kata Teten, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada parlemen, tapi yang lebih penting justru kepada rakyat yang membayar pajak.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
“Transparansi harga mutlak,” kata Teten saat membuka acara Indonesia Data Driven Journalism 2016 (IDDJ2016) dalam rangka merayakan International Open Data Day 2016 di Gedung Krida Bhakti, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
International Open Data Day 2016 yang jatuh pada 5 Maret dirayakan oleh One Data Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, AJI Indonesia, dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) dengan menggelar Indonesia Data Driven Journalism 2016.
Acara seharian penuh itu diiikuti oleh lebih dari seratus orang, terdiri dari jurnalis profesional dan aktivis pers mahasiswa dari berbagai kota. Dalam acara kali ini, One Data Indonesia yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan membuka data di sektor pendidikan dan kesehatan.
Teten berharap data itu bisa digunakan jurnalis untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan data, media lebih mudah mengawasi pemerintah.
“Kolaborasi antara pemerintah dan jurnalis akan baik dalam menghadirkan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan data terbuka, jurnalis tidak perlu mengejar-ngejar pejabat. Jurnalis bisa mengungkap masalah secara tajam dengan data yang bercerita."
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, data-data pendidikan perlu dibuka agar ada interaksi antara masyarakat, siswa, dan pemerintah.
"Bila ada interaksi di antara mereka, data itu akan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena publik ikut memikirkan masalah pendidikan dan mencari solusinya,” kata Anies.
Data yang bisa diakses oleh publik adalah anggaran pendidikan per provinsi, neraca pendidikan, kondisi sekolah, jumlah siswa, dan sejumlah data lainnya. Dari data itu juga banyak cerita yang bisa diungkap. Anies mencontohkan anggaran untuk satu siswa di Jakarta pada 2015 adalah Rp6,48 juta, sementara di Yogyakarta hanya Rp 484.800 per siswa dalam setahun.
“Tapi prestasi siswa di Jakarta dan Yogyakarta tidak jauh berbeda. Mengapa bisa begitu? Silakan tanya ke pemerintah daerah,” kata dia.
Sejak 2001, seiring otonomi daerah, pengelolaan anggaran pendidikan disusun oleh pemerintah daerah.
Perayaan International Open Data Day berskala nasional yang baru pertama kali digelar ini mengusung topik jurnalisme data. Tujuannya untuk melibatkan para jurnalis agar memanfaatkan keterbukaan data pemerintah dalam menghasilkan karya jurnalisme yang bermanfaat bagi publik.
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Acara seharian penuh itu diiikuti oleh lebih dari seratus orang, terdiri dari jurnalis profesional dan aktivis pers mahasiswa dari berbagai kota. Dalam acara kali ini, One Data Indonesia yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan membuka data di sektor pendidikan dan kesehatan.
