VIVA.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, Jumat 13 Februari 2015, menyoroti perbedaan angka Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam draf RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang akan disahkan.
Menurut Aria, Komisi VI dan Kementerian BUMN sudah menyepakati perusahaan-perusahaan pelat merah yang akan mendapat suntikan modal dari pemerintah tahun ini. Namun, dalam draf RUU tersebut, ternyata tiba-tiba ada anggaran PMN untuk BUMN yang tidak disetujui permohonannya.
Menurut Aria, kemunculan anggaran PMN untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp350 miliar dalam draf RUU APBN 2015, merupakan sebuah hal yang janggal. Apalagi, belum ada koordinasi yang jelas, mengenai kenapa ada perubahan mendadak.
"Dalam rapat Komisi VI sudah disepakati nama-nama yang disetujui, seingat saya, kami tidak menyetujui Djakarta Lloyd," ujar Aria dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang pengesahan RAPBN-P 2015 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Selain itu, ia melanjutkan, Komisi VI hanya menyetujui pemberian PMN kepada PT Perkebunan Nusantara III. Besaran PMN yang disepakati senilai Rp3,5 triliun, merupakan akumulasi untuk PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII.
"PTPN yang lain tidak kami setujui, karena faktor legal standing," kata dia.
Dari PMN yang diberikan kepada PTPN III sebesar Rp3,5 triliun, nantinya akan dibagikan kepada PTPN VII senilai Rp175 miliar, PTPN IX Rp1 triliun, PTPN X Rp975 miliar, PTPN XI Rp650 miliar, dan PTPN XII Rp700 miliar.
"Karena, setelah holding ke PTPN III, lima PTPN tersebut bukan lagi perusahaan BUMN," kata Aria. (asp)
Baca juga:
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
