- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan pajak kepada pelaku industri di sektor migas yang menerapkan muatan lokal minimal 60 persen dalam kandungan produknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, jika tak melaksanakan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 60 persen, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pelaku industri migas tersebut.
"Kalau TKDN-nya tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan masih pakai dari luar, kami akan memberikan sanksi teguran. Paling ringan, ya sanksi administratif," ujar Wiratmaja di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015.
Ia menjelaskan, ada sekitar dua ribu perusahaan yang menyediakan barang dan jasa di sektor migas. Selain itu, ada 300 produsen dalam negeri yang bisa diprioritaskan. Meski begitu, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha hulu migas masih mengalami sejumlah kendala.
"Ada beberapa kebijakan yang harus disinkronkan, antara lain kebijakan pembangunan smelter di Indonesia, harus dimanfaatkan untuk tumbuhnya industri baja nasional sebagai bahan baku industri wellhead, pipa alir, pumping unit, casing, dan tubing."
Baca juga:
Bakrie Dapat Proyek Rp1,4 Triliun di Blok Madura
Bisnis manufaktur masih bisa bergerak di tengah lesunya sektor migas.
