Sumber :
- bpmigas.go.id
VIVA.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Edwin Aldrian Huwae, menduga lambatnya Presiden Joko Widodo memutuskan sistem pengelolaan Blok Masela karena banyak kepentingan.
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Namun, terlepas dari situasi itu, Edwin berharap apa pun yang diputuskan Presiden tidak akan membebani daerah.
"Pemerintah pusat harus objektif juga. Kami tetap menunggu keputusan Presiden nanti tahun 2018. Hanya saja biaya investasi haruslah murah," pinta Edwin, Sabtu 5 Maret 2016. Edwin khawatir kalau invesatasi Blok Masela nilainya mahal, maka akan membebani masyarakat Maluku.
"Kalau biaya invesatasi mahal. Kita akan terbebani untuk melunasi pinjaman yang dipakai untuk penyertaan modal PI 10 persen sementara rakyat sudah tidak sabar ingin menikmatinya," ujar dia.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
Menurutnya, investasi murah bukan berarti harus mendukung opsi di laut atau di darat, tapi seobjektifnya putusan tersebut demi Maluku.
"Investasi murah tapi produksi tetap menguntungkan, murah yang diinginkan itu agar proses-proses pembangunan yang timbul dari pengelolaan Blok Masela dapat dirasa dampak positifnya," tutur Edwin. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Investasi murah tapi produksi tetap menguntungkan, murah yang diinginkan itu agar proses-proses pembangunan yang timbul dari pengelolaan Blok Masela dapat dirasa dampak positifnya," tutur Edwin. (ren)
