Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua memberikan perhatian pada penanganan masalah Lembaga Pemasyarakatan di wilayah ini. Sejumlah isu mengemuka mulai dari
over capacity
sampai problem anggaran lauk pauk yang tidak memadai.
"Kita memberikan perhatian pada penanganan warga binaan di sejumlah Lapas. Kita banyak mendengar permasalahan yang dihadapi dari Kepala Lapas, tentu kita akan carikan solusi dalam raker dengan Menkumham," kata Ketua Tim Kunker Benny K. Harman usai meninjau Lapas Abepura di Jayapura, Papua, Kamis 19 Maret 2015.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
"Saya rasa usulan kenaikan anggaran lauk pauk itu dapat diterima karena memang di Papua ini standar harga kebutuhan bahan pokok lebih tinggi dari wilayah lain," ujar dia.
Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua Demianus Rumbiak memaparkan standar harga biaya makan yang kebijakannya secara terpusat belum mengakomodir kebutuhan harga di daerah seperti Papua. Ia berharap DPR bersama Menkumham meninjau kembali penyesuaian harga daerah setempat dengan melihat perbedaan harga daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan.
Pada bagian lain Kadiv Pemasyarakatan Johan Yarangga mengusulkan agar dana Otonomi Khusus yang cukup banyak dikucurkan untuk Papua sebagian dapat digunakan pembagunan lapas. "Apa bisa Lapas mendapat anggaran dari dan dana Otsus yang cukup besar itu. Kondisinya kami bekerja untuk Pemda tapi kami dipandang sebelah mata," tutur dia. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya
"Saya rasa usulan kenaikan anggaran lauk pauk itu dapat diterima karena memang di Papua ini standar harga kebutuhan bahan pokok lebih tinggi dari wilayah lain," ujar dia.