Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI mengadakan pertemuan dengan dua kepala Polisi Daerah, yakni Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat. Isu penting terkait keamanan dan ketertiban di dua provinsi paling timur Indonesia ini menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut.
"Kami mohon maaf karena tidak bisa berkunjung ke Papua Barat. Dengan pertimbangan efisiensi, kami minta dua kapolda bisa hadir di Jayapura. Kami berterima kasih Kapolda Papua Barat berkenan," kata Ketua Tim Kunker Komisi III Benny K. Harman dalam pertemuan di Kantor Polda Papua, Jayapura, Rabu 18 Maret 2015.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Anggota Tim Kunker dari FPAN Muslim Ayub meminta Polda juga tidak lupa dalam memberikan perhatian terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Ia menyebut fakta lebih dari Rp30 triliun dana Otsus telah dikucurkan di bumi Papua, tetapi sebagian ternyata dikorup.
"Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia," katanya.
Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menjelaskan, kasus pidana korupsi, narkoba dan
illegal logging
saat ini menjadi perhatiannya. Kekurangan menyidik, menurut dia, menjadi salah satu tantangan sehingga tidak bisa berlari lebih cepat dalam mengungkap kasus.
Dalam pertemuan itu, ia juga meminta dukungan Komisi III agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena dapat diwujudkan. Yotje menyebut Mako tersebut dapat menjadi penyangga keamanan di sektor tengah seperti kawasan Puncak Jaya.
Pada bagian lain, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw berharap DPR menyetujui anggaran pembangunan kantor dan rumah dinas. Sebagai ujung tombak pengamanan di wilayah Papua Barat yang baru dibentuk, polda belum memiliki fasilitas pendukung yang lengkap.
"Polda Papua Barat ini masih baru, jadi kami belum dilengkapi sarana transportasi seperti helikopter. Sekarang anggaran terkuras untuk mengirim kekuatan pengamanan karena harus mencarter pesawat," kata dia. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya
"Tantangan Papua sama dengan Aceh dapil saya. Bagaimana supaya dana Otsus bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kita perlu awasi dana ini karena data menunjukkan korupsi di Papua saat ini berada pada urutan dua di Indonesia," katanya.