- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Pemerintah mulai memberlakukan campuran Bahan Bakar Nabati sebesar 15 persen ke solar per 1 April 2015. Dengan penerapan aturan tersebut, pemerintah mengklaim bisa menghemat devisa puluhan triliun rupiah.
Tak hanya devisa, pemerintah juga mendapatkan beberapa keuntungan dari penerapan BBN 15 persen.
"Hari ini secara resmi kami me-launching dimulainya kebijakan kewajiban menggunakan biofuel 15 persen," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
Sudirman mengatakan, dengan penerapan aturan tersebut, akan ada 5,3 juta kiloliter (KL) atau setara dengan 4.8 juta ton minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang terserap. Selain itu, negara juga bisa menghemat devisa US$2,54 miliar dari impor BBM atau setara dengan Rp31,71 triliun.
"Implikasinya cukup luas, baik dari segi serapan market, biofuel dalam negeri, maupun pengolahan devisa yang menjadi isu dolar menguat dan rupiah terdepresiasi," katanya menambahkan.
Sementara, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, keuntungan lainnya dari pemberlakuan mandatori BBN 15 persen ini adalah meningkatkan lapangan pekerjaan.
"Pak Menteri menyampaikan bisa men-generic 300 ribu lapangan kerja dari 378 ribu sebelumnya menjadi 678 ribu orang terdevelop," kata Rida.
Dia mengatakan, manfaat lainnya adalah peningkatan nilai tambah industri hilir kelapa sawit yaitu CPO menjadi biodiesel. Kalau campurannya 10 persen, peningkatan nilai tambahnya sebesar Rp7 triliun, sedangkan kalau campurannya 15 persen, nilai tambahnya sebesar Rp10,9 triliun.
Dengan harga CPO US$146,62 per ton, diperoleh BK sebesar Rp30 triliun. Tak hanya itu, pendapatan petani kelapa sawit pun bisa meningkat dari 15,3 persen menjadi 32,2 persen. Emisi gas rumah kaca pun diklaim bisa diturunkan dari 5,1 juta ton CO2 menjadi 7,9 juta ton CO2.
Saat ini sudah ada kesepakatan antara pengusaha kelapa sawit dengan pemerintah terkait bea keluar (BK) CPO. Angkanya akan tercantum ke dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP).
"Selain itu, pemerintah juga akan merevisi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang formula semula harga CPO+US$188 per ton menjadi harga CPO+US$125 per ton. Ini akan menurunkan selisih harga BBM dan BBN."
Saat ini, PP-nya tengah digodog di Sekretariat Negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
