Komisi IX: RSUD Kepri Harus Jadi Garda Terdepan

Foto ilustrasi.
Sumber :
  • healthcarecompliance.us
VIVA.co.id
- RSUD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus menjadi garda terdepan dalam memberi jasa layanan kesehatan di wilayah kepulauan terluar dan terdepan. Masyarakat setempat harus diajak bangga berobat di dalam negeri.


Demikian diharapkan Anggota Komisi IX DPR Aditya Anugrah Moha (Dapil Sulut) saat mengikuti pertemuan di RSUD Kepri, Kamis 9 April 2015. Pertemuan tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Kepri yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ermalena. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Kepri, Direktur RSUD Kepri, delegasi Kemenkes, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan setempat.


Aditya menyerukan, agar Pemprov Kepri mencermati masyarakat yang kerap berobat ke Singapura dan merasa bangga telah berobat ke luar negeri. "Harusnya mereka bangga dengan layanan kesehatan di dalam negeri. Ini harus jadi perhatian pemerintah," katanya dalam pertemuan tersebut.
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius


Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Kepri berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Topografi Kepri berupa wilayah kepulauan yang begitu banyak dan tersebar dari pesisir Sumatera, Kalimantan Barat, hingga ke utara berupa Pulau Natuna yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Topografi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov setempat dalam menjangkau layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

Politisi muda Golkar ini berharap, Pemprov Kepri memberi layanan kesehatan dengan baik kepada masyarakatnya. Pasien masyarakat miskin yang dirujuk ke RSUD Kepri, butuh waktu lama lewat perjalanan laut dan darat. Sementara kelas menengah atas di Kepri kerap lebih percaya berobat ke Singapura. Ini jadi tantangan tersendiri bagi Pemprov setempat untuk memperbaiki layanan. Wilayah yang luas dengan pulau-pulau kecil dan terpencil, membutuhkan inovasi layanan kesehatan yang memadai agar masyarakatnya bisa merasakan kehadiran negara dalam memberi layanan kesehatan. (www.dpr.go.id)



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya