Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio menilai, PT Pertamina Persero telah menzalimi masyarakat dengan menjual harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang tinggi, di tengah penurunan harga minyak dunia saat ini.
Menurutnya, Pertamina bisa memberikan saran ke pemerintah untuk bisa menekan harga BBM yang dijual. Karena itu, Pertamina turut berperan dalam merugikan masyarakat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
YLKI Pertanyakan ke Mana Dana Subsidi BBM
Menurutnya, Pertamina bisa memberikan saran ke pemerintah untuk bisa menekan harga BBM yang dijual. Karena itu, Pertamina turut berperan dalam merugikan masyarakat.
"Kalau di China yang merugikan masayakat itu ada hukumannya pancung. Menurut saya itu tidak salah, itu yang saya sampaikan saat ini," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung DPR, Rabu 15 April 2015.
Dengan sikap tenang, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengklarifikasi apa maksud omongan Primus tersebut.
Karena, menurutnya, Pertamina sebagai operator sudah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Mohon di klarifikasi apa yang dipancung dan siapa yang dipancung," tambahnya.
Bahkan selama tiga bulan pertama tahun ini, keuangan perseroan mengalami kerugian, karena penetapan harga tersebut.
"Pemerintah sudah mempertimbangkan harga sesuai keekonomian masyarakat dan itulah yang membuat kami rugi sampai saat ini," kata Dwi.
Primus menanggapi, Pertamina seharusnya bisa memberikan masukan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan harga. Misalnya, memberikan subsidi BBM kembali ke masyarakat.
"APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) Indonesia longgar, kalau dibutuhkan subsidi, parlemen tidak keberatan, Anda sudah menzalimi," tegasnya.
Ketua Komisi VI, Hafisz Tohir, menegahi perdebatan tersebut. Menurutnya, Komisi VI ingin Pertamina lebih memiliki beban moral dalam menjalankan tugas dari pemerintah.
"Maksudnya Pertamina dalam mengambil kebijakan lebih memiliki beban moral ke masyarakat," ungkapnya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau di China yang merugikan masayakat itu ada hukumannya pancung. Menurut saya itu tidak salah, itu yang saya sampaikan saat ini," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung DPR, Rabu 15 April 2015.
