Sumber :
- REUTERS/China Daily
VIVA.co.id
- Badan perencanaan China mengeluarkan daftar lebih dari 1.000 usulan proyek dengan total investasi US$317,75 miliar. Pemerintah China mengundang investor swasta untuk membantu pembangunan, pengoperasian, dan pendanaan proyek.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Seperti dikutip dari Reuters, Senin 25 Mei 2015, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (KPRN) mengumumkan 1.043 proyek pembangunan, seperti transportasi, pelayanan publik, konservasi air, akan dilaksanakan oleh kemitraaan pemerintah-swasta (KPS). Lembaga itu tidak menyatakan apakah investor swasta itu mencakup perusahaan-perusahaan asing.
Baca Juga :
Investor China Akan Relokasi Pabrik ke Indonesia
Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, China semakin beralih pada KPS untuk proyek pembangunan. Hal itu bertujuan mengisi kesenjangan pendanaan yang besar di saat negara itu memperketat kebijakan pinjaman yang digunakan otoritas lokal.
"Publikasi proyek KPS adalah untuk membantu mempercepat adopsi model KPS, dan mendorong, serta memandu modal sosial ke dalam provinsi-provinsi, daerah otonomi, dan kota," demikian pernyataan KPRN.
Proyek besar ini termasuk 29 rencana pembangunan di ibu kota Beijing dan provinsi Jiangxi.
Daftar proyek pembangunan, diantaranya proyek pembangunan jalur kereta api bawah tanah di Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang senilai 51,9 miliar yuan. Rumah sakit di Urumqi, ibu kota Xinjiang senilai 6,4 miliar yuan.
Pemerintah Beijing tengah berjuang mengendalikan utang pemerintah daerah. Namun, kebijakan pengetatan itu memiliki dampak merugikan pada proyek-proyek pembangunan yang ada.
China, pada 15 Mei lalu, memerintahkan perbankan untuk melanjutkan memberi pinjaman dan tidak mengurangi besaran pinjaman terhadap proyek pemerintah lokal yang sedang dalam pembangunan, terutama proyek kereta bawah tanah dan perumahan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Publikasi proyek KPS adalah untuk membantu mempercepat adopsi model KPS, dan mendorong, serta memandu modal sosial ke dalam provinsi-provinsi, daerah otonomi, dan kota," demikian pernyataan KPRN.
